Anggaran Terbatas, DPRD Kaltara Pertahankan Dana BPJS Kesehatan bagi PBI Rp 20 Miliar

TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menegaskan komitmennya untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dengan melanjutkan penganggaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Peserta Bantuan Iuran (PBI) daerah.

​Komisi IV DPRD Kaltara sebelumnya telah memasukkan anggaran PBI sebesar Rp 6 miliar pada Anggaran Perubahan 2025. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk PBI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 20 miliar.

​Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menjelaskan angka Rp 20 miliar untuk APBD 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya.

“Angka Rp 20 miliar tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran,” ujar Syamsuddin.

​​Syamsuddin secara khusus menekankan pentingnya sinkronisasi data agar tujuan utama penganggaran ini tercapai, yakni memastikan semua masyarakat kurang mampu di Kaltara mendapatkan jaminan kesehatan.

​”Sinkronisasi data ini menjadi hal yang penting, jangan sampai ada mereka-mereka yang tidak masuk,” tegas Syamsuddin.

​Ia juga menambahkan jika ada penambahan kebutuhan anggaran, seperti yang terjadi di APBD 2025, akan diupayakan melalui Anggaran Perubahan.

​​Dalam evaluasi bersama BPJS Kesehatan, juga dibahas solusi teknis terkait peserta yang memiliki tunggakan iuran. Kabar baiknya, BPJS Kesehatan kini memperbolehkan peserta untuk mencicil tunggakan dan mereka tetap dipersilakan untuk berobat.

​​Mengenai keluhan BPJS Kesehatan terkait belum dibayarkannya anggaran perubahan 2025, Syamsuddin memastikan hal tersebut hanya persoalan waktu.

​”Ini hanya persoalan waktu aja karena memang APBD provinsi ini kan noraknya belum keluar, masih tahap evaluasi,” tambahnya.

​Menutup pernyataannya, Syamsuddin Arfah menegaskan meskipun kondisi anggaran terbatas, DPRD Kaltara akan terus berupaya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. “Prioritasnya ke masyarakat,” pungkasnya.(**)