TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mempercepat penguatan kelembagaan penyiaran mendapat pujian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
Daerah termuda di Indonesia ini telah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp3,641 miliar untuk menunjang operasional Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltara pada tahun anggaran 2026.
Kesepakatan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, Minggu (16/11/25).
Menurutnya, dana tersebut adalah wujud keseriusan Pemprov dan DPRD dalam menghadirkan lembaga pengawas siaran yang efektif, khususnya di wilayah perbatasan yang strategis.
“Kami sudah berkoordinasi dan dipastikan tahun 2026 disiapkan Rp3,641 miliar untuk KPID Kaltara. Ini adalah dukungan penuh agar lembaga baru ini benar-benar bisa bekerja optimal dalam pembinaan dan pengawasan penyiaran, terutama di perbatasan,” tegas Alimuddin.
Proses pengawalan anggaran ini mendapat dorongan kuat, termasuk dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang disebut Alimuddin mendukung penuh pembentukan KPID.
Komisioner KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, juga dilaporkan aktif berkomunikasi untuk memastikan dukungan infrastruktur dan anggaran. Langkah cepat Kaltara ini pun mendapat apresiasi tinggi dari pusat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov dan DPRD Kaltara yang menunjukkan komitmen kuat. Anggaran Rp3,6 Miliar yang disiapkan ini adalah bukti keseriusan daerah menghadirkan KPID yang mandiri, siap bekerja, dan punya taring sejak awal,” ujar Hasrul.
KPI Pusat menambahkan mereka akan terus memberikan pendampingan teknis dan manajerial hingga KPID Kaltara resmi terbentuk dan beroperasi.
Saat ini, pembentukan KPID Kaltara telah memasuki tahap akhir seleksi calon komisioner dan diperkirakan akan resmi bertugas pada awal tahun 2026.(**)
Discussion about this post