TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti pentingnya penguatan strategi kemandirian fiskal daerah.
Hal ini menjadi mendesak mengingat adanya proyeksi penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026.
Penekanan ini disampaikan secara tegas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pandangan Umum (PU) mereka terhadap RAPBD 2026 yang disampaikan di Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (18/11/25).
Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Fraksi PKS, H. Ladullah, S.H.I., menegaskan Pemprov Kaltara harus memiliki strategi jangka panjang yang solid untuk mengatasi ketergantungan pada dana pusat, terutama di tengah ketidakpastian transfer fiskal.
”Fraksi PKS menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Antara lain melalui diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi aset daerah, dan penciptaan iklim investasi yang sehat,” ujar H. Ladullah, mewakili pandangan fraksinya.
Menurut Fraksi PKS, diversifikasi pendapatan berarti tidak hanya terpaku pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) konvensional, tetapi juga menggali potensi penerimaan dari sektor-sektor baru yang belum tergarap optimal di Kaltara.
Optimalisasi aset daerah dinilai krusial untuk menjadikan aset sebagai sumber penghasilan, bukan sekadar beban biaya. Sementara, iklim investasi yang sehat akan menarik modal luar masuk dan menggerakkan roda perekonomian lokal.
Meskipun memberikan catatan kritis terkait kemandirian fiskal, Fraksi PKS menegaskan komitmen penuh untuk mendukung program-program pembangunan Pemprov Kaltara.
”Fraksi PKS menegaskan kembali komitmen penuh kami untuk terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan fondasi ekonomi daerah,” tambah H. Ladullah.
Fraksi PKS memandang agenda strategis pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengembangan ekonomi perbatasan, hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), adalah ikhtiar penting yang harus dikawal bersama.
”Seluruh catatan, saran, dan rekomendasi yang kami sampaikan merupakan bentuk dukungan konstruktif dan wujud tanggung jawab moral Fraksi PKS untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan visi Gubernur,” tutupnya.
Fraksi PKS meyakini dengan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, Kalimantan Utara dapat terus melangkah maju, memantapkan jati dirinya sebagai beranda depan NKRI, serta menjadi daerah yang semakin berkembang, aman, dan sejahtera.(**)
Discussion about this post