TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pemerintah Daerah dan aparat keamanan untuk segera mengaktifkan koordinasi strategis lintas instansi guna menjamin kelancaran dan keselamatan masyarakat selama periode mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Ia menekankan pada aspek mitigasi risiko, terutama di jalur transportasi yang memiliki kerentanan tinggi.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H Muhammad Nasir, menyatakan kesiapan Nataru tahun ini harus melampaui sekadar pemeriksaan rutin. Pihaknya menuntut rencana kontingensi yang matang, khususnya menghadapi potensi cuaca ekstrem yang kerap mengancam infrastruktur darat.
”Kami melihat ada urgensi luar biasa untuk memprioritaskan jalur darat penghubung antar kecamatan yang secara geografis memiliki riwayat kerawanan longsor dan banjir. Perhatian harus difokuskan pada titik-titik ini agar aksesibilitas warga tidak terputus,” ujar Nasir, Selasa (18/11/25).
Ia juga meminta agar Posko Siaga Terpadu Nataru tidak hanya beroperasi di area keramaian, tetapi secara strategis ditempatkan sebagai early warning system di lokasi-lokasi kritis.
”Kami meminta agar Posko Siaga ditempatkan bukan hanya sebagai pos layanan, tetapi sebagai pusat operasi cepat di lokasi-lokasi yang secara historis menjadi titik rawan longsor, genangan air parah, atau putusnya akses. Kecepatan respons adalah kunci,” tegasnya.
Selain sektor darat, Politisi Golkar ini juga menyoroti perlunya audit ketat terhadap semua moda transportasi, baik udara, laut, maupun sungai. Keselamatan operasional menjadi harga mati.
”Seluruh fasilitas vital seperti bandara, pelabuhan, terminal, serta armada seperti speedboat dan kapal penumpang, harus menjalani audit kelaikan operasional yang sangat ketat. Tidak boleh ada toleransi terhadap standar keselamatan,” paparnya.
Nasir menekankan kunci utama adalah kolaborasi aktif dan pencegahan proaktif.”Prinsipnya, Dishub, Polres, Basarnas, dan seluruh OPD terkait harus menyusun Rencana Pengamanan Terpadu. Kita harus bergerak secara proaktif, bukan reaktif. Momen Nataru menuntut kesiapan respon cepat sebelum insiden terjadi,” jelasnya.
Nasir juga menyorot pentingnya transparansi informasi publik. Pemerintah didesak untuk secara berkala memperbarui masyarakat mengenai kondisi cuaca dan status jalur perjalanan.
”Pemerintah wajib memberikan panduan perjalanan yang aman dan terukur. Transparansi informasi adalah hak masyarakat, terutama saat menghadapi gangguan cuaca ekstrem,” tambahnya.
Terakhir, ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap operator transportasi.
”Kami menekankan agar setiap operator, baik pelayaran maupun penerbangan, harus 100% mematuhi standar keselamatan teknis. Tidak ada ruang kompromi yang membahayakan nyawa penumpang. Kita harus menjamin masyarakat merayakan akhir tahun dengan aman, nyaman, dan tanpa insiden,” tutup Nasir.(**)
Discussion about this post