TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, melayangkan kritik keras terhadap tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
Hal ini ditegaskannya saat melakukan kunjungan kerja monitoring ke Kantor Fuel Terminal (FT) Pertamina Tarakan, Rabu (4/3/26).
Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi III, Jufri Budiman tersebut, Yancong menyoroti ketimpangan antara ketersediaan stok dengan fakta sulitnya masyarakat mendapatkan BBM di lapangan.
Yancong mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat di perbatasan yang masih bergantung pada produk BBM dari negara tetangga, Malaysia.
Menurutnya, jargon “Negara Hadir” tidak akan dirasakan masyarakat selama kebutuhan dasar seperti BBM dan gas LPG tidak terpenuhi secara berkelanjutan.
”Stok ada, tapi kenapa masyarakat sulit mendapatkan? Di perbatasan, masyarakat akhirnya memilih produk Malaysia karena kemudahan akses. Kita ingin negara hadir di sana bukan cuma sehari-dua hari, tapi dengan stok yang mencukupi agar masyarakat memilih produk kita sendiri,” tegas Yancong.
Lebih lanjut, Yancong menyoroti peran Hiswana Migas sebagai mitra distribusi Pertamina. Ia menduga banyak oknum pengusaha yang melanggar rambu-rambu atau aturan main yang telah ditetapkan Pertamina, seperti menyalurkan BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak demi mengejar target penjualan cepat.
Ia juga menyinggung insiden SPBU yang kedapatan mencampur BBM dengan air beberapa waktu lalu, namun hingga kini dianggap tidak ada tindakan tegas yang memberikan efek jera.
Yancong menilai Pertamina kurang tegas dalam memberikan sanksi atau peringatan kepada pengelola SPBU/APMS yang nakal.
Dengan sistem barcode dan digitalisasi yang ada, Yancong menyebut Pertamina seharusnya sudah tahu titik kebocoran distribusi tanpa harus menunggu laporan masyarakat.
Selain itu, banyak Pertashop di daerah yang sudah dibangun secara dengan modal besar namun terkendala pasokan dengan alasan aksesibilitas.
Yancong meminta Pertamina untuk melakukan introspeksi diri dan membenahi rantai distribusi dari hulu ke hilhir. Ia menekankan masalah antrean panjang truk dan kelangkaan BBM bukan barang baru di Kaltara, khususnya di Tarakan dan Tanjung Selor.
”Pertamina jangan tutup mata. Kejadian ini sudah berlarut-larut bertahun-tahun. Kami minta ketegasan terhadap pengusaha migas yang menyalurkan BBM tidak sesuai peruntukannya. Rakyat kecil sudah cukup pasrah, jangan lagi ditambah beban dengan sulitnya mendapatkan hak mereka,” pungkasnya.
Kegiatan monitoring ini juga dihadiri anggota Komisi III lainnya, Rismanto dan Arming, guna memastikan komitmen Pertamina dalam menjaga stabilitas energi di Bumi Benuanta.(*/mt)
Discussion about this post