TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Mengingat posisi geografis Kaltara yang berdekatan langsung dengan perbatasan negara lain, sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci utama untuk memastikan wilayah ini bebas dari praktik perdagangan manusia.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kaltara, Hamka menyatakan pencegahan TPPO memerlukan kerja sama penuh dari semua elemen, termasuk Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan DPRD melalui fungsi pengawasannya.
Menurutnya, penanganan TPPO tidak hanya sebatas mencegah, tetapi harus bertujuan agar kasus tersebut tidak terjadi sama sekali di Kaltara.
”Perlu sinergi semua termasuk Pemerintah Daerah, aparat, terus dari DPR sendiri sebagai fungsi pengawasan. Nah, ini yang kita berharap agar hal ini tidak terjadi di Kalimantan Utara artinya kerja sama semua lintas ya kalau bisa ini jangan sampai terjadi,” ujarnya, Jumat (21/11/25).
Pihak DPRD memahami daerah perbatasan memiliki kerentanan tersendiri terhadap TPPO. Oleh karena itu, semua pihak harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk percepatan pengetatan regulasi dan integrasi data, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
Salah satu fokus dukungan DPRD adalah penertiban dan pendataan ketat terhadap lalu lintas orang, terutama di sektor tenaga kerja. Ia mencontohkan, pekerja yang masuk ke Kaltara harus melalui prosedur resmi dan terintegrasi, khususnya bagi Tenaga Kerja Asing (TKA).
”Contohnya saat ini kan harus melalui yang kerja di sektor PSM (Pertambangan, Sektor, Migas) seperti saat ini kita harus ada aturan orang masuk karena ada TKA kita harus kerja samanya harus ada,” tambahnya.
Penertiban TKA, kata politisi PDI Perjuangan menjadi prioritas utama agar arus masuk ke daerah berjalan tertib dan sesuai prosedur, yang secara tidak langsung juga meminimalisir peluang masuknya jaringan perdagangan orang.
Secara kelembagaan, DPRD Kaltara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah teknis Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan ini.
”Dukungan terhadap pengumpulan pemerintah daerah cuma secara full tekniknya nanti kita serahkan kepada pemerintah. Semuanya harus, semua persoalan ataupun kendala yang ada itu kita dorong pemerintah itu untuk segera untuk berkoordinasi dengan baik menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.
DPRD Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong dan memfasilitasi koordinasi lintas instansi agar pencegahan TPPO di wilayah perbatasan dapat terlaksana secara efektif dan terpadu.(*/mt)
Discussion about this post