TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memasang mata tajam pada isu krusial keakuratan data kependudukan.
Langkah ini diambil Komisi I DPRD Kaltara sebagai persiapan menghadapi dinamika demografi yang diperkirakan memuncak pada tahun 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kaltara, Ladullah, menekankan data yang valid bukan sekadar angka, melainkan fondasi utama bagi setiap kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Ia secara terbuka menyatakan keraguan terhadap validitas data saat ini, mendorong dilakukannya aksi cepat.
“Kami melihat ada potensi data yang belum sepenuhnya bersih. Oleh karena itu, Komisi I mendesak adanya pemutakhiran data besar-besaran di penghujung tahun ini,” tegas Ladullah.
Menurutnya, pembenahan ini sangat mendesak mengingat proyeksi pertumbuhan penduduk yang akan mengalami fluktuasi signifikan di berbagai kabupaten/kota di Kaltara pada tahun 2026. Akurasi data menjadi penentu keberhasilan pelayanan publik.
“Data yang presisi adalah modal utama bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menjamin sarana dan prasarana layanan publik benar-benar tepat sasaran dan bekerja maksimal,” tambahnya.
Untuk memastikan pembenahan data ini berjalan optimal, Komisi I DPRD Kaltara tidak akan hanya menunggu laporan di balik meja. Ladullah mengumumkan timnya akan segera turun gunung.
Komisi I berencana melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan langsung ke seluruh kantor Disdukcapil di tingkat kabupaten dan kota.
“Kami tidak hanya akan memonitor dari jarak jauh. Komisi I siap melakukan kunjungan kerja langsung ke setiap Disdukcapil. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dan mengawal Disdukcapil agar dapat menyediakan data yang betul-betul valid bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” pungkas Ladullah.(**)
Discussion about this post