NUNUKAN, Fokusborneo.com – Agenda Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga yang digelar Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, berubah menjadi ajang curhat dan penyampaian keresahan warga.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Sri Nanti, Nunukan Utara, dan Nunukan Timur pada 26–30 November 2025, warga menyampaikan berbagai masalah sosial yang mereka hadapi sehari-hari.
Hal ini membuktikan betapa mendesaknya Perda ini diimplementasikan.
Beberapa isu krusial yang mendominasi sesi dialog dan diungkapkan langsung masyarakat antara lain, maraknya pergaulan remaja dan narkoba.
“Kekhawatiran terbesar datang dari orang tua mengenai pergaulan bebas dan ancaman penyalahgunaan narkoba yang semakin mendekati lingkungan anak-anak mereka,” ujarnya.
Persoalan lainnya, Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Sejumlah warga menyampaikan kasus-kasus KDRT yang masih terjadi, seringkali dipicu masalah ekonomi dan perselisihan yang berlarut-larut.
Warga mengeluhkan dampak negatif dari judi online yang tidak hanya menghabiskan harta, tetapi juga merusak keharmonisan dan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.
“Termasuk masalah klasik terkait sulitnya mencari pekerjaan dan lemahnya pendapatan keluarga menjadi salah satu akar masalah yang disebut memicu keretakan rumah tangga,” pungkasnya.
Muhammad Nasir, politisi PKS Dapil Nunukan, menanggapi serius semua keluhan yang disampaikan. Ia menegaskan Perda Ketahanan Keluarga justru dibentuk untuk menjawab dan mengatasi realitas sosial yang berat tersebut.
“Semua keluhan yang Bapak/Ibu sampaikan, mulai dari masalah pergaulan remaja, narkoba, hingga lemahnya ekonomi keluarga, adalah bukti bahwa kita berada di tengah krisis sosial. Dan inilah yang menjadi dasar serta ruh dari Perda Nomor 9 Tahun 2018,” ungkap Nasir.
Perda ini, jelas Nasir, bertujuan memberikan mandat kepada OPD terkait di Kaltara untuk melakukan intervensi yang komprehensif, mencakup pembinaan rohani, peningkatan ekonomi, perlindungan anak, hingga layanan konseling, sebagai upaya sistematis untuk memperkuat benteng keluarga.
Di luar isu keluarga, warga Sri Nanti juga memanfaatkan momen tatap muka dengan wakil rakyat ini untuk menyampaikan kebutuhan infrastruktur dasar yang mendesak, seperti usulan pengadaan bus sekolah, perbaikan jalan usaha tani, dan perbaikan dermaga speed boat.
Nasir memastikan aspirasi ini dicatat dan akan diperjuangkan melalui jalur kebijakan anggaran di DPRD Kaltara.
“Tugas kami bukan hanya membahas Perda, tetapi juga menyerap semua aspirasi. Kami akan kawal kebutuhan infrastruktur ini agar bisa segera terealisasi,” tutupnya.(*/mt)
Discussion about this post