TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menggelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Hotel Duta, Tarakan, Selasa (9/12/25).
Bekerja sama dengan KPU RI, acara ini menjadi momen bagi Deddy untuk menyampaikan kritik keras terhadap praktik transaksional dalam pemilihan umum dan menegaskan politik uang adalah biang keladi kegagalan wakil rakyat memenuhi janji.
Deddy Sitorus secara terbuka menyebut bahwa masalah kesejahteraan dan pelayanan publik sering terabaikan karena adanya transaksi di masa kampanye.
Di hadapan perwakilan warga Kota Tarakan, Deddy Sitorus menyampaikan pandangannya yang lugas mengenai dampak politik uang. Menurutnya, ketika pemilih menerima uang, mereka telah mengakhiri kontrak sosial dengan calon yang dipilih.
”Kenapa banyak di lingkungan kita yang seharusnya dapat bantuan tidak dapat? Kenapa kita bisa tidak dapat jalan, tidak dapat gas melon, kenapa harga barang tinggi tidak karu-karuan, kenapa anak kita semua cari kerja sulit? Yang harusnya memikirkan itu semua adalah orang-orang atau wakil rakyat yang sudah dipilih, tapi tidak terjadi. Kenapa? Sudah dibayar.” tegas Deddy.
Ia menjabarkan, faktanya banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial, PKH, atau program pendidikan seperti PIP/KIP Kuliah, justru terabaikan. Hal ini terjadi karena fokus wakil rakyat telah bergeser.
”Memang begitu faktanya, karena transaksi kita dengan orang yang kita pilih, baik untuk DPRD kota, provinsi, RI, Gubernur, Walikota, Presiden, selesai setelah kita terima Serangan Fajar,” lanjutnya.
Deddy Sitorus menekankan uang Rp300.000 yang diterima hanya cukup untuk dua hari belanja, sementara kebutuhan mendasar rakyat harus diperjuangkan selama lima tahun.
“Jadinya, enggak ada itu habis Pemilu. Anak saya enggak punya BPJS, saya datang membayar mau masuk rumah sakit, enggak ada kartunya. Dia bilang urusan apa maksudnya? Sudah terima kemarin Rp300.000. Itulah yang terjadi kalau kita sebagai pemilih tidak memilih berdasarkan apa-apa, kecuali karena kita dapat uang ya,” tegasnya.
Kerusakan yang ditimbulkan politik uang disebutnya merusak kebaikan bersama, mulai dari jalan berlubang hingga banjir.
”Yang paling parah, anaknya bapak/ibu yang tidak sanggup sekolah kan enggak dapat PIP, tidak dapat KIP Kuliah, padahal tidak mampu kenapa? Karena mereka terpilih enggak punya utang sama bapak/Ibu-nya, saya punya utang sama mereka donatur politik,” ujarnya.
Oleh karena itu, tujuan utama Pendidikan Pemilih Berkelanjutan ini adalah agar masyarakat dapat berubah.
”Supaya ke depan keadaan menjadi lebih baik, itu tadi untuk anak-anak kita. Semakin banyak orang tidak mau menerima uang politik, semakin banyaklah orang-orang baik punya peluang untuk memperjuangkan anak kita bersama” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Tarakan, Ilyas, yang mewakili Walikota Tarakan dr. Khairul, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Deddy Sitorus.
Ia menegaskan program ini adalah pondasi penting dalam pembangunan demokrasi yang sehat untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.
Senada dengan itu, Ketua KPU Provinsi Kaltara, Hariyadi Hamid, menyambut baik kolaborasi tersebut.
Hariyadi menjelaskan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan adalah bagian dari rangkaian kerja KPU untuk menyiapkan tahapan pemilu, jauh sebelum Pemilu 2029, termasuk pemutakhiran data pemilih setiap enam bulan.
”Momennya itu sangat langka acara seperti ini, sehingga kemudian itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya aspirasinya, sehingga bisa memperjuangkan masyarakat Kalimantan. Itu poin yang penting ingin saya sampaikan,” tutup Hariyadi Hamid.(*/mt)
Discussion about this post