TARAKAN, Fokusborneo.com – Suasana khidmat menyelimuti pertemuan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, di Rumah Makan Mak Etek, Minggu (15/2/26).
Bukan sekadar silaturahmi, acara ini menjadi wadah bagi warga, mulai dari Ibu Rumah Tangga hingga Generasi Muda (Gen Z,) untuk menaruh harapan besar pada perbaikan layanan dasar di Kaltara.
Dalam sesi serap aspirasi, usulan warga mengerucut pada tiga poin krusial yang menyentuh isi dompet dan keberlangsungan hidup mereka yaitu tentang BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Warga mengusulkan agar pemerintah lebih proaktif mendata keluarga tidak mampu. Banyak ditemukan kasus warga dengan sakit berat namun kepesertaan BPJS-nya bermasalah atau bahkan tidak punya sama sekali karena kendala ekonomi,” ujar salah satu warga.
Poin lainnya, kepastian beasiswa Kaltara. Gen Z yang hadir menyuarakan kekhawatiran mereka. Usulan mereka tegas, anggaran beasiswa jangan dipangkas serta meminta skema bantuan pendidikan tetap tersedia bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di seluruh pelosok Kaltara.
Terakhir, para ibu rumah tangga mengusulkan adanya bantuan modal dan pembinaan UMKM agar mereka bisa membantu ekonomi keluarga di tengah kondisi anggaran daerah yang sedang tertekan.
Mendengar langsung usulan tersebut, Syamsuddin Arfah menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia mencatat sedikitnya ada 10 orang tua dengan kondisi sakit berat yang aspirasinya akan langsung dikawal bulan ini.
”Aspirasi warga ini adalah perintah bagi kami di legislatif. Masalah BPJS ini soal nyawa. Saya sudah mendata ada 10 warga yang bulan ini segera saya dorong masuk ke kategori PBI. Mereka sakit, mereka tidak punya biaya, negara harus hadir,” tegas Syamsuddin.
Sebagai bentuk tindak lanjut konkret dari usulan warga tersebut, Syamsuddin Arfah merumuskan langkah strategis. Terkait BPJS, Syamsuddin akan menagih kejelasan dana Rp20 miliar yang disiapkan Kaltara.
Ia meminta agar evaluasi pusat”tidak menjadi alasan birokrasi yang menghambat warga mendapatkan perawatan medis.
DPRD akan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengembalikan pagu beasiswa ke angka Rp15 Miliar.
Syamsuddin menilai sisa anggaran beasiswa hanya tersisa Rp5 miliar saat ini sangat tidak logis untuk mencakup kebutuhan satu provinsi.
Mengingat APBD Kaltara yang merosot dari Rp3,6 T ke Rp2,4 T, Syamsuddin akan melakukan komunikasi intensif ke pemerintah pusat guna mencari solusi anggaran tambahan bagi guru dan program kerakyatan.
”Usulan warga hari ini adalah prioritas saya dalam pembahasan anggaran nanti. Kita tidak ingin masyarakat hanya diberi janji, tapi bukti nyata bahwa jaminan kesehatan dan pendidikan mereka aman,” pungkas politisi senior Kaltara tersebut.(*/mt)
Discussion about this post