TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Masalah keberlanjutan pendidikan menjadi aspirasi paling dominan yang diserap oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, dalam rangkaian reses masa persidangan II yang berlangsung di lima titik di Kabupaten Tana Tidung (KTT) pada 16-18 Februari 2026.
Dalam pertemuan yang digelar di wilayah seperti Desa Bandan Bikis, Bebatu, Sepala Dalung, Sesayap Selor, hingga Tideng Pale, para orang tua secara khusus menitipkan harapan agar anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi (kuliah) mendapatkan bantuan finansial.
Berdasarkan hasil dialog langsung dengan warga, Herman mencatat mereka meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus berupa beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar tidak terjadi putus kuliah di tengah jalan.
Politisi PKB itu menyampaikan ternyara ditemukan fakta banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui akses dan mekanisme pendaftaran beasiswa. Warga mendesak agar sosialisasi program beasiswa lebih masif menjangkau pelosok desa.
Selain beasiswa daerah, banyak orang tua siswa SMA yang berharap bantuan untuk pengurusan KIP agar bantuan pendidikan bisa berlanjut hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Herman menekankan pentingnya kelengkapan data seperti Dapodik dan yang lainnya, serta mengingatkan mahasiswa untuk menjaga IPK sebagai syarat mutlak keberlanjutan bantuan KIP di kampus.
Herman tidak menampik tantangan besar saat ini adalah kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang sedang mengalami penurunan drastis. Hal ini berdampak langsung pada penyesuaian kuota dana beasiswa.
”Anggaran kita memang sedang mengalami penurunan ekstrim dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,2 triliun. Namun, kami di DPRD akan berupaya memilah dan memperjuangkan agar melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, anggaran beasiswa ini tetap bisa menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Herman.
Menyikapi keterbatasan anggaran daerah, Herman menyatakan akan memaksimalkan jaringannya, termasuk berkomunikasi dengan rekan-rekan di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
”Kita akan coba tanyakan program-program dari pusat melalui jaringan yang ada. Kita akan dorong dan sampaikan langsung datanya agar anak-anak kita di Kaltara, khususnya di KTT, tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya,” tegasnya.
Anggota Komisi I itu berkomitmen akan membawa seluruh catatan aspirasi pendidikan ini ke tingkat provinsi untuk dirapatkan bersama rekan sejawat di DPRD dan pihak eksekutif guna mencari solusi terbaik bagi masa depan generasi muda Kaltara.(*/mt)
Discussion about this post