TARAKAN, Fokusborneo.com – Penonaktifan jutaan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat mulai berdampak ke daerah.
Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, meminta masyarakat kurang mampu di Tarakan untuk tidak panik dan segera melakukan langkah proaktif.
Dalam agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Jalan Anggrek, Kelurahan Karang Anyar, Selasa (17/2/26), Supa’ad menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menyiapkan jaring pengaman anggaran sebesar Rp25,9 Miliar untuk mengcover warga yang tidak terakomodasi PBI Pusat.
Persoalan BPJS seringkali baru mencuat saat warga dalam kondisi darurat di rumah sakit. Ketua RT 16 Karang Anyar, Ikram, mengungkapkan dirinya kerap didatangi warga pada malam hari karena kartu BPJS mereka menunggak atau tidak aktif saat ingin berobat.
Menanggapi hal itu, Supa’ad yang duduk di Komisi 4 Bidang Kesehatan menginstruksikan warga untuk segera mengecek status kepesertaan mereka. Jika ditemukan kartu sudah tidak aktif atau dinonaktifkan pusat, warga diminta segera melapor.
”Kalau dicek kartunya mati, jangan didiamkan. Segera lapor ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tarakan untuk diaktivasi kembali. Kita punya anggaran Rp25,9 miliar dari provinsi untuk membantu warga yang tidak ter-cover pusat,” tegas Supa’ad.
Perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara, Mustaqim Hariyadi, SKM. MPH, yang hadir sebagai narasumber menjelaskan data kemiskinan Desil 1 sampai 5 bersifat dinamis, sehingga sering terjadi penonaktifan dari pusat. Namun, ia memastikan Pemprov Kaltara tetap berkomitmen menjamin kesehatan warga miskin melalui PBI Daerah.
”Dana Rp25,9 miliar itu ada. Bagi masyarakat miskin yang belum masuk PBI Pusat, bisa diajukan melalui mekanisme daerah. Namun, kuncinya ada di validasi data di Dinas Sosial. Segeralah urus administrasinya sekarang, jangan tunggu sakit,” jelas Mustaqim.
Supa’ad Hadianto menegaskan kehadirannya sebagai wakil rakyat adalah untuk memastikan anggaran jumbo tersebut benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Ia meminta tim lapangan dan para ketua RT untuk bahu-membahu membantu warga dalam urusan administrasi kesehatan.
”Setelah pemilu, sekat partai itu hilang. Fokus saya di Komisi 4 adalah memastikan pelayanan kesehatan gratis ini berjalan. Saya akan terus kawal agar warga Tarakan tidak ada lagi yang ditolak rumah sakit hanya karena masalah administrasi BPJS,” pungkas politisi Nasdem tersebut.
Acara reses ini turut dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan, tokoh masyarakat, serta jajaran ketua RT di lingkungan Karang Anyar guna mensosialisasikan alur pelayanan kesehatan yang tepat bagi warga.(*/mt)
Discussion about this post