NUNUKAN, Fokusborneo.com – Siklus banjir tahunan yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) kembali memicu reaksi keras.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Dapil IV, Rismanto, menegaskan fenomena ini bukan lagi sekadar musibah musiman yang bisa diselesaikan dengan bantuan darurat semata.
Politisi Partai NasDem tersebut menyoroti kondisi geografis wilayah Lumbis dan sekitarnya yang menjadi penerima aliran air dari wilayah hulu di Malaysia.
Menurutnya, masalah ini telah bergeser menjadi persoalan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan skala besar.
”Kita tidak bisa terus-menerus memelihara tradisi tanggap darurat setiap tahun. Banjir di Lumbis ini bukan cuma soal hujan lokal, tapi kiriman dari hulu di Malaysia. Penanganannya harus permanen, bukan sekadar membagikan bantuan saat air sudah naik,” tegas Rismanto, Kamis (26/2/26).
Berdasarkan data lapangan, puncak banjir terjadi pada 25 Februari 2026, yang melumpuhkan 10 kecamatan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sembakung, serta sebagian wilayah Krayan dan Sebuku.
Meski di area hulu seperti Lumbis Hulu dan Lumbis Ogong air mulai surut, material sisa banjir berupa batang pohon dan lumpur tebal masih menumpuk di badan jalan.
Sebaliknya, ancaman justru bergeser ke wilayah hilir. Kecamatan Sembakung kini dalam status waspada karena debit air terus meningkat akibat kiriman dari wilayah hulu yang baru saja surut.
Rismanto menilai, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, penanganan banjir di Nunukan harus menjadi agenda nasional. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk tidak ragu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).
”Karena ini menyangkut aliran sungai lintas negara, Pemerintah Pusat harus hadir. Perlu ada komunikasi diplomatik dan koordinasi serius agar masyarakat di perbatasan tidak menjadi korban abadi dari kiriman air lintas batas,” tambahnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyusun roadmap atau peta jalan jangka panjang pengendalian banjir agar mitigasi bencana tidak lagi bersifat reaktif.
Rismanto memastikan DPRD Kaltara siap memberikan dukungan penuh dari sisi legislasi dan penguatan anggaran. Ia mengingatkan bahwa keselamatan warga perbatasan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
”Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kecemasan setiap kali musim hujan tiba. Kami di DPRD siap mengawal kebijakan dan anggaran agar solusi yang diambil benar-benar sistemik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, BMKG memperingatkan bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. BPBD pun tetap menyiagakan personel di sejumlah titik rawan, mulai dari Sembakung hingga Pulau Sebatik.(*/mt)
Discussion about this post