TARAKAN, Fokusborneo.com – Pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan tengah menjadi sorotan tajam.
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMA Negeri 1 Tarakan, Senin (2/3/26), guna menindaklanjuti penghentian sementara program tersebut setelah menu yang disajikan kepada siswa mendadak viral di media sosial.
Sidak yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah dan diikuti Anggota Komisi IV, Dino Andrian, Supa’ad Hadianto, Muhammad Hatta, Ruman Tumbo, Listiani dan Siti Laela ini, bertujuan untuk mengonfirmasi kelayakan gizi, kesesuaian harga per porsi, serta alasan di balik keputusan penghentian sementara tim pengawas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Dino Andrian, menyatakan kekecewaannya terhadap kualitas paket makanan yang diberikan kepada siswa SMA.
Menurutnya, ada ketimpangan antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan realitas makanan yang diterima siswa di lapangan.
“Kami melihat ada dua kerugian besar di sini. Pertama, dari aspek ekonomi, menu paket yang dihadirkan menurut saya tidak mencapai harga yang seharusnya, yaitu kisaran Rp10.000 per porsi untuk tingkat menengah ke atas (SMA). Kedua, dari sisi gizi, ini masih terjadi perdebatan besar,” ujar Dino.
Ia menyoroti penggunaan menu seperti kurma, keju, dan telur rebus yang diklaim pengelola sudah mencukupi, namun secara visual dan kuantitas diragukan standar kecukupannya bagi remaja usia SMA.
“Meskipun mereka (pengelola) punya tim ahli gizi, saya rasa kita butuh pihak ketiga yang lebih ahli untuk menghitung itu secara valid. Jika ini dibiarkan, dampaknya fatal bagi tumbuh kembang anak kita,” tambahnya.
Di tempat yang sama, perwakilan Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) Kampung Bugis I di bawah Yayasan Theodore Harmoni Nusantara, Anggelia W. Brutu, memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan menu yang viral tersebut sebenarnya terdiri dari martabak mini, keju, tiga biji kurma, dan telur rebus.
“Tim kami bekerja hingga jam 05.30 subuh untuk menyiapkan martabak mini. Namun karena kendala teknis dan waktu yang mepet, bentuknya berubah menjadi lonjong seperti risol. Itu yang kemudian difoto orang tua siswa dan viral karena dianggap tidak layak,” jelas Anggelia.
Mengenai penggantian susu dengan keju, Anggelia berkilah akses mendapatkan susu cair di wilayah tersebut sangat sulit.
“Kami kesulitan mendapatkan susu buah untuk disetarakan, sehingga kami gunakan keju sebagai pengganti protein dan kalsium menurut arahan ahli kami,” ungkapnya.
Terkait harga kurma, ia menyebutkan bahwa harga dari supplier cukup tinggi, di mana tiga biji kurma dihargai sekitar Rp3.000.
Akibat kegaduhan di media sosial, Tim Pemantau dan Pengawasan (Tawas) resmi mengeluarkan surat pemberhentian sementara untuk SPPG Kampung Bugis.
Hal ini berdampak pada terhentinya distribusi makanan tidak hanya di SMAN 1 Tarakan, tetapi juga di SMPN 2 Tarakan, SDN 34, dan TK Ar Royan.
“Surat pemberhentian keluar karena adanya kejadian menonjol yaitu pemberitaan viral. Kami sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta, namun pihak Direktur Tawas meminta agar kami mengantarkan langsung berkas persyaratan itu ke Jakarta,” kata Anggelia.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan fungsi kontrol dan monitoring tetap harus dilakukan meskipun pihak sekolah atau pengelola merasa terganggu.
“Data yang kami dapatkan dari media dengan penjelasan ibu (pengelola) ternyata tidak jauh berbeda. Kami mohon maaf jika kehadiran kami kurang berkenan, namun ini adalah tanggung jawab lembaga DPRD. Kami akan segera membuat rekomendasi resmi terkait temuan ini,” tegas Syamsuddin.
Sementara itu, Ruman Tumbo, anggota Komisi IV lainnya, meminta bukti nyata berupa nota belanja untuk memastikan transparansi anggaran.
“Kita buktikan saja dengan nota pembelian barang-barangnya. Kalau dibilang mahal, mana buktinya? Kita juga butuh ahli gizi untuk bicara, bukan hanya sekadar klaim sepihak,” cetusnya.
Persoalan ini menyisakan dampak pahit bagi para siswa. Akibat polemik ini, selama enam hari terakhir, siswa di SMA Negeri 1 Tarakan tidak lagi mendapatkan hak mereka untuk menikmati Makan Bergizi Gratis.
DPRD Kaltara berharap masalah ini segera tuntas dengan evaluasi total terhadap mitra penyedia agar program nasional ini tidak menjadi ajang mencari keuntungan sepihak dengan mengorbankan kualitas gizi anak bangsa.(*/mt)
Discussion about this post