TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor PT PELNI Cabang Tarakan, Selasa (6/5/26).
Kedatangan legislator Kaltara ini diterima langsung Kepala Cabang PT PELNI Tarakan, Ferdy Ronny Masengi, beserta jajarannya.
Pertemuan yang berlangsung hangat sejak pukul 10.00 Wita tersebut, bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat mengenai optimalisasi jalur transportasi laut di wilayah Kaltara.
Supa’ad mengungkapkan persoalan rute dan ketersediaan transportasi laut merupakan keluhan yang paling sering ia terima saat melaksanakan reses maupun dialog terbuka dengan warga.
”Sebagai perwakilan rakyat, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengawal apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Aspirasi mengenai jalur transportasi ini bukan hal baru, hampir di setiap pertemuan dengan warga, masalah ini selalu mencuat,” ujar Supa’ad.
Dalam audiensi tersebut, pihak PT PELNI menyambut positif masukan yang disampaikan. Menariknya, Kepala Cabang PELNI Tarakan mengungkapkan komunikasi mengenai pengembangan rute sebenarnya telah menjadi perhatian, bahkan sempat ada persuratan dari Gubernur Kaltara pada tahun-tahun sebelumnya.
Guna memberikan pemahaman yang lebih transparan kepada publik, Supa’ad secara khusus meminta kesediaan pihak PELNI untuk hadir langsung dalam agenda reses yang direncanakan berlangsung setelah tanggal 17 Mei mendatang.
”Saya ingin PT PELNI bertemu dan berdialog langsung dengan warga. Saya tidak ingin hanya saya yang paham jawabannya, lalu saya yang menyampaikan ke masyarakat. Akan jauh lebih efektif jika pihak PELNI yang memberikan penjelasan teknis secara langsung, sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka atau ‘loss’ tanpa ada sekat,” tegasnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Ferdy Ronny Masengi menyatakan kesiapannya untuk hadir memenuhi undangan reses tersebut. Namun, pihak PELNI juga memberikan saran konstruktif agar diskusi nantinya lebih komprehensif.
Pihak otoritas pelabuhan, dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), disarankan untuk turut dihadirkan dalam pertemuan tersebut.
Pelibatan KSOP dinilai krusial karena menyangkut regulasi dan kewenangan di bawah Kementerian Perhubungan yang berkaitan erat dengan operasional transportasi laut.
Dengan kehadiran seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran utuh mengenai tantangan dan solusi pengembangan konektivitas laut di Kaltara.(*/mt)
Discussion about this post