TARAKAN, Fokusborneo.com – Keberlanjutan program beasiswa dan kesiapan kerja bagi lulusan perguruan tinggi menjadi sorotan utama dalam reses masa sidang III Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, yang digelar di Malabar Cafe, Kota Tarakan, Sabtu (16/5/26)
Dalam dialog tersebut, puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Tarakan secara aktif mempertanyakan nasib program Beasiswa Kaltara Unggul serta ketersediaan program sertifikasi keahlian guna menghadapi persaingan di dunia kerja.
Untuk merespons langsung aspirasi tersebut, Supa’ad menghadirkan perwakilan dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Kaltara serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara sebagai narasumber.
”Setiap reses tentu saya mencari audiens yang tepat supaya mereka bisa menyampaikan curhatannya, kritiknya, dan sarannya secara langsung kepada pemerintah,” ujar Supa’ad.
Terkait kelanjutan Beasiswa Kaltara Unggul pada tahun anggaran 2026, Supa’ad menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tetap berkomitmen mempertahankan bantuan pendidikan tersebut. Namun, ia tidak menampik adanya penyesuaian akibat keterbatasan kondisi fiskal daerah.
“Karena ruang fiskal APBD kita saat ini sempit, maka keterbatasan anggaran ini perlu disiasati secara inovatif oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Politisi NasDem itu mengungkapkan, skema Beasiswa Kaltara Unggul ke depan akan lebih difokuskan pada program beasiswa khusus.
Program ini nantinya disalurkan melalui kerja sama kemitraan antara Pemprov Kaltara dengan sejumlah perguruan tinggi lokal di Kaltara.
Kendati kuota penerima diproyeksikan mengalami penurunan, Supa’ad menyebut peluang optimalisasi anggaran masih terbuka melalui APBD Perubahan, dengan catatan apabila kondisi keuangan daerah menunjukkan tren membaik.
Selain sektor pendidikan, isu ketenagakerjaan juga menjadi poin krusial yang disuarakan mahasiswa. Supa’ad mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi agar lulusan lokal memiliki daya saing yang tinggi.
”Mahasiswa hari ini lebih banyak bertanya soal peningkatan skill dan sertifikasi, agar setelah lulus mereka benar-benar siap bersaing di pasar kerja,” tutur Supa’ad.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pemprov Kaltara melalui Disnakertrans telah mengalokasikan sejumlah program pelatihan kerja untuk tahun 2026. Meski demikian, Supa’ad mengakui jenis pelatihan yang tersedia saat ini masih terbatas akibat kendala anggaran.
Salah satu program yang siap diakomodasi dalam waktu dekat adalah pelatihan bidang keamanan (satpam), mengingat sektor ini memiliki serapan tenaga kerja yang cukup tinggi pada sektor industri dan perusahaan di Kaltara saat ini.(*/mt)
Discussion about this post