TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengintensifkan pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2026.
Pembahasan tersebut melibatkan empat komisi di DPRD Kaltara bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja masing-masing.
Rangkaian rapat kerja pembahasan bersama mitra bertempat di Ruang Rapat Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, berlangsung maraton selama dua hari, yakni pada Jumat–Sabtu, 11–12 September 2026.
Masing-masing Komisi I, II, III, dan IV membedah serta menelaah usulan perubahan anggaran dan capaian program dari seluruh OPD mitra.
Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, menjelaskan seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi dari empat komisi tersebut akan dirangkum dan dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Hari ini kita menyelesaikan pembahasan di tingkat komisi bersama OPD mitra kerja. Hasil dari pembahasan empat komisi ini nantinya akan langsung kita bawa dan sampaikan ke Rapat Banggar bersama TAPD yang dipimpin oleh Sekda pada hari Senin mendatang,” ujar Achmad Djufrie, Sabtu (12/9/26).
Achmad Djufrie menegaskan DPRD Kaltara berkomitmen menyelesaikan seluruh rangkaian mekanisme penyusunan anggaran Perubahan APBD TA 2026 secara tepat waktu, dengan target persetujuan bersama (ketok palu) pada akhir September.
“Setelah pembahasan Banggar dengan TAPD selesai, kita akan jadwalkan untuk Rapat Paripurna. Target kita, Insya Allah pada tanggal 28 September atau di akhir bulan September ini APBD Perubahan 2026 sudah bisa diketok,” jelasnya.
Selain mengawal lini masa pembahasan, Achmad Djufrie juga menekankan pentingnya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kinerja OPD mitra kerja.
Politisi Gerindra itu juga mengingatkan agar penetapan target penerimaan daerah dibuat secara terukur dan realistis, namun tetap diupayakan maksimal.
Ia turut menyoroti potensi penerimaan dari pemanfaatan aset-aset daerah oleh pihak ketiga, seperti aset di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI), agar mampu memberikan kontribusi retribusi yang optimal bagi keuangan daerah.
”Kita berharap mitra-mitra kerja terus meningkatkan kinerjanya sesuai topoksi masing-masing. Target PAD yang sudah direncanakan harus tercapai hingga akhir tahun anggaran agar program-program pembangunan untuk masyarakat dapat berjalan optimal,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post