TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi I DPRD Kota Tarakan menggelar rapat mitra bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tarakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sekretariat DPRD Kota Tarakan, Selasa (15/9/26).
Dalam rapat membahas soal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026 tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Tarakan, Kompol (Purn.) Barokah, S.Sos., mengapresiasi kerja keras para petugas lapangan yang terus berjuang menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Tarakan.
Namun, ia menyoroti kendala teknis penanganan karhutla, khususnya terkait ketersediaan suplai air.
Barokah mendorong Satpol PP dan Damkar untuk mengoptimalkan kerja sama pasokan air, tidak hanya dengan pihak Pertamina tetapi juga dengan PDAM.
”Untuk MoU dengan PDAM, apakah sudah terlaksana untuk penanganan karhutla? Tolong diupayakan. Kalau pasokan dari Pertamina tidak mencukupi, bisa minta bantuan ke PDAM,” tegas Barokah.
Secara khusus, Politisi NasDem itu menyoroti potensi titik api di area lahan batu bara, seperti di kawasan arah Jalan Pantai Amal Lama depan Kampus Universitas Borneo Tarakan (UBT).
Menurutnya, penanganan kebakaran di lahan batu bara membutuhkan volume air yang sangat besar karena sifat apinya yang bisa menembus hingga lapisan bawah tanah.
Mengingat beratnya medan dan beban fisik para petugas di lapangan yang dipastikannya “bukan Superman”, mantan perwira polisi ini meminta dukungan penuh dari rekan-rekan legislator.
Ia mendorong agar Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dapat disalurkan untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
”Ini untuk kepentingan masyarakat Kota Tarakan, intinya untuk menanggulangi karhutla. Harapan kami masalah ini cepat selesai dan hujan segera turun,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post