JAKARTA, Fokusborneo.com – Seluruh anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimteknas) Nasional Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta, 19–21 Oktober 2026.
Bimteknas mengangkat tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, dengan agenda penguatan kapasitas anggota legislatif dalam kepemimpinan daerah, tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, inovasi pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam hingga strategi memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Pullman Jakarta Central Park tersebut diikuti sekitar 1.500 anggota DPRD Fraksi PKS dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Dari Kaltara, sebanyak 15 anggota DPRD PKS hadir seluruhnya, terdiri atas 4 anggota DPRD Provinsi Kaltara, 5 anggota DPRD Kabupaten Nunukan, 3 anggota DPRD Kota Tarakan, 2 anggota DPRD Kabupaten Bulungan, dan 1 anggota DPRD Kabupaten Malinau.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan kehadiran penuh anggota DPRD PKS se-Kaltara merupakan bagian dari keseriusan partai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pejabat publiknya.
Menurut Nasir, salah satu tugas MPW di tingkat wilayah adalah memberikan perhatian terhadap pembinaan anggota DPRD dan pejabat publik PKS agar amanah yang diberikan kepada mereka dapat dijalankan secara optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, seluruh anggota DPRD PKS se-Kalimantan Utara sebanyak 15 orang dapat hadir mengikuti Bimteknas Nasional ini. Bagi kami, Bimteknas bukan hanya memenuhi agenda rutin, tetapi bagian dari proses pembinaan agar anggota DPRD terus belajar, meningkatkan kapasitas, integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata M. Nasir di Jakarta.
Ia menegaskan, tantangan anggota DPRD saat ini semakin kompleks. Wakil rakyat tidak cukup hanya memahami mekanisme rapat maupun pembahasan anggaran, tetapi juga dituntut memahami persoalan masyarakat secara utuh serta mampu menghadirkan solusi melalui kewenangan yang dimiliki.
“Masyarakat tidak hanya menunggu kita hadir dalam rapat. Mereka menunggu apakah kehadiran anggota DPRD bisa membantu menyelesaikan persoalan mereka. Karena itu, kemampuan membaca regulasi, memahami anggaran, melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
M. Nasir yang juga anggota DPRD Provinsi Kaltara tersebut berharap materi Bimteknas tidak berhenti sebagai pengetahuan di ruang pertemuan, tetapi diterjemahkan menjadi kerja nyata ketika para legislator kembali ke daerah masing-masing.
Menurutnya, karakteristik Kaltara sebagai provinsi perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, pendidikan hingga pemerataan pembangunan membutuhkan anggota legislatif yang mampu menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
“Ukuran keberhasilan Bimteknas bukan berapa banyak materi yang kita dengarkan, tetapi apa yang berubah setelah kita pulang. Apakah semakin peka terhadap persoalan rakyat, semakin kuat mengawal anggaran untuk kepentingan masyarakat dan semakin kreatif melahirkan kebijakan yang memberi manfaat,” tegasnya.
Nasir juga menekankan filosofi tema kepemimpinan yang melayani. Menurutnya, jabatan politik tidak semestinya membuat seorang wakil rakyat berjarak dengan masyarakat.
“Menjadi anggota DPRD bukan sekadar sebuah kedudukan. Di dalamnya ada amanah dan tanggung jawab. Pemimpin yang melayani berarti mau turun, mau mendengar, mudah ditemui masyarakat dan berusaha mencarikan jalan keluar terhadap persoalan yang disampaikan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Kaltara Asep Mahmudin, S.Pd., menyambut positif keikutsertaan penuh anggota DPRD PKS se-Kaltara dalam kegiatan tersebut. Posisi Asep sebagai Ketua DPW PKS Kaltara juga tercatat dalam struktur resmi PKS periode 2025–2030.
Menurut Asep, peningkatan kapasitas anggota legislatif merupakan bagian penting dari upaya memastikan setiap pejabat publik yang mendapat amanah dapat menjalankan fungsi representasi masyarakat secara profesional.
“Anggota DPRD berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena itu mereka harus terus belajar. Kompetensi harus meningkat, tetapi pada akhirnya ukuran yang paling penting adalah apakah kompetensi itu menghasilkan pelayanan dan kebijakan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujar Asep.
Ia berharap anggota DPRD PKS Kaltara dapat membawa pulang berbagai pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh selama Bimteknas untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Asep mengatakan keberadaan anggota DPRD di berbagai tingkatan pemerintahan juga harus menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dalam memperjuangkan persoalan masyarakat Kaltara, khususnya hal-hal yang membutuhkan koordinasi lintas kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.
“Kami ingin anggota DPRD PKS tidak berjalan sendiri-sendiri. Persoalan yang bisa diselesaikan di kabupaten/kota diperjuangkan di sana, yang menjadi kewenangan provinsi dikawal di tingkat provinsi, dan jika menyangkut kebijakan pemerintah pusat tentu harus dibangun komunikasi dan sinergi ke tingkat nasional,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam berbagai agenda PKS Kaltara, Asep juga menekankan pentingnya kaderisasi, kolaborasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari orientasi organisasi.
Selama tiga hari, peserta Bimteknas mengikuti sejumlah materi, antara lain Kepemimpinan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah untuk Pelayanan Publik, Inovasi, Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Good Governance, Membaca Peta Politik dan Strategi Pelayanan Publik, serta sistem monitoring dan evaluasi pejabat publik.
Peserta juga mengikuti panel inspiratif anggota DPRD dan DPR RI mengenai sinergi pusat dan daerah, sebelum kegiatan ditutup dengan pleno, diskusi dan penyusunan rekomendasi pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Bagi jajaran PKS Kaltara, Bimteknas tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas anggota legislatif sekaligus mengingatkan semakin tinggi kapasitas seorang wakil rakyat, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.(**)
Discussion about this post