TARAKAN, Fokusborneo.com – Penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi tantangan berat bagi keberlangsungan berbagai program daerah.
Kendati kondisi keuangan daerah sedang mengalami krisis, komitmen untuk mengawal masa depan pendidikan generasi muda Kaltara tidak boleh surut.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah. Ia membeberkan faktor utama yang menyebabkan kondisi keuangan daerah menyusut drastis, mulai dari kebijakan efisiensi skala nasional hingga pemotongan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
”Kondisi keuangan daerah kita memang sedang kurang sehat atau tertekan. Jika pada tahun 2024 APBD Kaltara sempat menyentuh angka Rp3,7 triliun hingga Rp3,8 triliun, saat masuk periode pemerintahan baru pada tahun 2026 ini, anggaran kita merosot tajam dan hanya tersisa sekitar Rp2,3 triliun,” ungkap Syamsuddin, Senin (26/10/26).
Bahkan, estimasi APBD Kaltara pada rancangan anggaran tahun 2027 mendatang diproyeksikan kembali berkurang sebesar Rp100 miliar menjadi Rp2,2 triliun.
Penurunan drastis hingga Rp1,4 triliun ini berdampak langsung pada seluruh postur belanja daerah, termasuk alokasi hibah, pembangunan fisik, hingga program bantuan pendidikan.
Akibat pemangkasan tersebut, alokasi program Beasiswa Kaltara Unggul sempat merosot tajam dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah menyesuaikan skema penerimaan dan memprioritaskan program yang murni menjadi kewenangan provinsi sesuai rekomendasi aparat pengawas dan KPK.
Meski keterbatasan anggaran membayangi, Syamsuddin Arfah menegaskan alokasi untuk beasiswa harus menjadi prioritas utama yang diperjuangkan.
Saat ini, DPRD Provinsi Kaltara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah menguji dan membahas secara intensif rasionalisasi anggaran tersebut.
Politisi PKS itu berkomitmen kuat agar porsi anggaran Beasiswa Kaltara dapat ditingkatkan kembali secara signifikan.
“Saat ini kami sedang rapatkan dan perjuangkan secara maksimal. Jika kondisi fiskal daerah belum memungkinkan untuk kembali ke angka Rp15 miliar, kami usahakan dan kunci minimal di angka Rp10 miliar,” tegas Syamsuddin.
Target minimal Rp10 miliar ini dinilai sangat vital. Pasalnya, tambahan anggaran tersebut akan memungkinkan pembukaan kembali skema Beasiswa Kaltara jalur umum bagi para mahasiswa asal Kaltara yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi luar kampus mitra.
Di tengah dinamika fiskal yang serba terbatas ini, Syamsuddin mengajak seluruh lapisan masyarakat Kaltara untuk tetap optimis.
Memasuki empat belas tahun perjalanan Provinsi Kaltara, momentum ini harus dijadikan pijakan untuk memperkuat persatuan dan memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kesejahteraan serta masa depan rakyat.(*/mt)
Discussion about this post