TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Komisi IV melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Tarakan, Kamis (29/10/26).
Agenda utama kunjungan ini, untuk berkoordinasi sekaligus mengevaluasi kesiapan serta pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltara Tahun 2026.
Rombongan Komisi IV yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV Tamara Moriska, bersama Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, serta jajaran anggota yang meliputi Dino Andrian, Supa’ad Hadianto, Muhammad Hatta, Listiani, Siti Laela, dan Vamelia, disambut baik Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) bersama jajaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kesiapan para atlet, cabang olahraga, serta berbagai hal yang menjadi kebutuhan di Kota Tarakan.
”Kita koordinasi juga melihat kesiapan untuk atlet, untuk apa namanya semua cabor dan atlet di Tarakan. Terus apa saja yang menjadi permintaannya, dengan begitu kita bisa tahu. Oh, ini permintaannya begini, ada rekomendasi juga yang diberikan ke provinsi,” ujar Syamsuddin Arfah.
Pihaknya menegaskan Komisi IV sangat mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan Porprov Kaltara.
Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD telah memfasilitasi berbagai pertemuan lintas sektor yang melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Disporapar, Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi, hingga unsur asisten untuk mempercepat proses pencairan anggaran.
Terkait dengan alokasi anggaran Porprov, Syamsuddin menyebutkan anggaran awal yang dialokasikan untuk Porprov sebesar Rp2 miliar. Pihaknya menyebutkan hasil lobi terakhir sempat ada penambahan sebesar Rp1,5 miliar, namun dana tambahan tersebut tidak murni dialokasikan sepenuhnya untuk Porprov, melainkan juga diperuntukkan bagi operasional KONI.
Lebih lanjut, Politisi PKS itu menyoroti belum adanya tanda-tanda evaluasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan untuk urusan koreksi saja belum keluar di tengah kondisi yang mendesak ini.
Meski demikian, Komisi IV tetap mengapresiasi keserbagunaan dan kesungguhan daerah lain seperti Malinau dan Nunukan yang memiliki anggaran bagi hasil yang lebih besar dalam mendukung kontingennya.
Sementara itu, untuk Kota Tarakan, anggaran yang dialokasikan bagi pembinaan atlet dinilai masih terbatas, yakni berkisar di angka sekitar Rp 1 miliar.
Selain Kota Tarakan, Komisi IV DPRD Kaltara juga berencana untuk melanjutkan agenda peninjauan serupa ke kabupaten dan kota lain di wilayah Kaltara guna memastikan kesiapan ajang olahraga bergengsi ini berjalan optimal dari sisi pemenuhan anggaran maupun teknis pelaksanaan.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kaltara berharap dapat melakukan koordinasi yang lebih intensif bersama pihak terkait guna memastikan kesiapan infrastruktur, kontingen, serta pemenuhan hak-hak atlet agar pelaksanaan Porprov di Kaltara dapat berjalan sukses dan mengharumkan nama daerah.
”Kita mau sukses juga pelaksanaan Porprov ini, karena Porprov itu kan mengharumkan nama daerah. Harapannya kita sukses pelaksanaan Porprov,” tambahnya.(**)
Discussion about this post