TARAKAN, Fokusborneo.com – Gelombang dukungan dari berbagai daerah terhadap hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berdatangan.
Kali ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) secara terbuka dan tegas menyatakan sikap berdiri tegak lurus mendukung penuh keputusan strategis organisasi, khususnya terkait restrukturisasi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Kebijakan yang dimaksud mencakup penonaktifan Agus Suparmanto dari posisi Wakil Ketua Umum (Waketum) serta Taj Yasin Maimoen dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP.
Ketua DPW PPP Kaltara, Muhammad Hatta, saat memberikan keterangan resminya mengungkapkan keputusan besar tersebut lahir dari forum resmi organisasi setingkat Rakornas yang ditempuh melalui mekanisme konstitusional sah.
Ia menegaskan, langkah ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan telah melalui kajian dan pertimbangan mendalam termasuk merujuk pada hasil keputusan Rakernas I di Makassar pada Februari 2026 serta Keputusan Mahkamah PPP Nomor: 01/Tim-int/DPP PPP/2026 yang diterbitkan tanggal 1 Mei 2026.
”Apa yang diputuskan dalam Rakornas III ini murni merupakan keputusan kelembagaan organisasi secara kolektif, bukan atas dasar kehendak sepihak Ketua Umum Pak Mardiono. Ini adalah langkah konstitusional yang harus diapresiasi dan dikawal bersama demi menyelamatkan maruah serta wibawa partai,” ungkap Muhammad Hatta, Jumat (30/10/26).
Lebih lanjut, Muhammad Hatta menyoroti dinamika yang terjadi di tingkat DPP belakangan ini sudah berada pada taraf yang memerlukan intervensi organisasi secara tegas.
Adanya upaya-upaya yang dinilai inkonstitusional seperti penerbitan Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) DPW untuk wilayah Banten, Bengkulu, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengatasnamakan DPP PPP tanpa prosedur baku, dianggap dapat merusak tatanan serta sistem administrasi kerja partai.
Oleh karena itu, penonaktifan kedua tokoh tersebut dipandang sebagai langkah preventif yang sangat penting agar roda organisasi tidak mengalami disfungsi dan tidak mengganggu konsolidasi struktur hingga ke tingkat daerah.
“Kita tidak boleh membiarkan potensi pelanggaran tatanan kerja organisasi ini berlarut-larut. Penataan kepengurusan melalui mekanisme Rakornas adalah obat terbaik untuk memulihkan disiplin dan mengembalikan marwah partai ke jalur yang benar,” tambahnya.
Menyikapi dinamika nasional tersebut, DPW PPP Kaltara memastikan seluruh jajaran pengurus wilayah, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten/kota, hingga tingkat ranting se-Kaltara berada dalam kondisi yang sangat kondusif, solid, dan satu komando.
Muhammad Hatta menyampaikan imbauan khusus kepada seluruh kader PPP di Bumi Benuanta agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi informasi yang menyesatkan, serta terus merapatkan barisan.
“Mari kita tetap fokus penuh pada kerja-kerja politik kerakyatan dan agenda pemenangan keumatan di daerah masing-masing. Kami yakin, dengan langkah tegas dan penataan struktur yang konstitusional ini, PPP akan menjadi partai yang jauh lebih solid, modern, dan siap menatap tantangan politik di masa depan,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post