TARAKAN, Fokusborneo.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Keluarga.
Regulasi ini dirancang khusus guna meminimalkan penyimpangan sosial, termasuk persoalan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Fraksi PKS, Syamsuddin Arfah, saat melaksanakan kegiatan reses di rumah makan Man Enek, Kota Tarakan, Minggu (15/11/26). Acara ini dihadiri ratusan warga Kota Tarakan.
Syamsuddin menjelaskan, urgensi pembuatan peraturan ini bermula dari keprihatinannya terhadap pergaulan remaja saat ini yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Ia menceritakan pengalamannya ketika berinteraksi melalui pesan singkat dengan seorang warga terkait kondisi anak yang telah memasuki masa pubertas dan mulai menunjukkan ketertarikan kepada lawan jenis.
”Yang muncul dalam hati saya apa? Astagfirullahaladzim, berarti anak saya masih laki-laki banget nih,” ujar Syamsuddin di hadapan warga yang hadir.
Selain isu pubertas dan pergaulan remaja, Syamsuddin juga menyoroti maraknya kasus judi online (judol) serta pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian menghantui masyarakat, mulai dari kalangan anak SMP, SMA, tenaga pendidik, hingga mahasiswa.
Menurutnya, permasalahan ekonomi dan gaya hidup kerap menjadi pemicu utama sebagian kalangan terjebak dalam jerat pinjol dan judi online hingga berujung sanksi pemecatan.
Berangkat dari berbagai fenomena sosial tersebut, Fraksi PKS menilai aturan yang ada saat ini tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), melainkan harus ditingkatkan menjadi produk hukum daerah yang lebih mengikat, yakni Peraturan Daerah (Perda).
”PKS memerintahkan kita buat perda dalam bentuk perda ketahanan keluarga, isinya LGBT,” ungkap Syamsuddin.
Sebagai langkah konkret, Fraksi PKS telah menggandeng dunia akademis guna merumuskan naskah akademik yang komprehensif.
Pihaknya bekerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT) untuk menyusun kajian akademis khusus terkait Raperda Ketahanan Keluarga ini.
”Kita sudah melakukan sebuah kajian, yang kajiannya itu adalah dalam bentuk Perda Lembaga Keluarga bersama dengan UBT, kajian akademisnya,” jelasnya.
Dengan rampungnya kajian akademis tersebut, Fraksi PKS berharap Raperda Ketahanan Keluarga ini dapat segera diajukan, dibahas dan disahkan agar bisa mulai berjalan serta diimplementasikan pada tahun mendatang.(**)
Discussion about this post