TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Asrin Saleh, menyoroti rendahnya kuota penyerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di wilayah pesisir.
Berdasarkan data pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tanjung Batu, penyaluran BBM bagi nelayan di wilayah Tanjung Pasir dan Tanjung Batu saat ini baru mencakup sekitar 40 persen saja.
Hal tersebut diungkapkan Asrin usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tarakan yang membahas mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Penyaluran BBM Bersubsidi di Kota Tarakan, Senin (16/11/26).
Asrin menjelaskan, keberadaan SPBU di Tanjung Batu awalnya diharapkan mampu mempermudah para nelayan berdomisili Tanjung Pasir dan Tanjung Batu untuk mendapatkan BBM sesuai peruntukan profesi mereka. Namun, kenyataannya masih banyak nelayan setempat yang belum terlayani secara maksimal.
”Sementara yang rekomendasi ini kan pelayanan dari pengelola SPBU yang ada di Tanjung Batu itu baru kurang lebih 40 persen yang terlayani, khususnya nelayan di pesisir Tanjung Pasir dan Tanjung Batu,” ujar Asrin.
Menurut Asrin, salah satu kendala utama yang membuat para nelayan sulit mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU tersebut adalah kewajiban menunjukkan surat rekomendasi yang diterbitkan UPT Perikanan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Proses pengurusan surat rekomendasi tersebut dinilai cukup menyulitkan nelayan karena harus melengkapi berbagai persyaratan administratif, mulai dari surat kesepakatan, BPJS, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nelayan.
Ironisnya, untuk mengurus kartu kusuka, nelayan kerap dihadapkan pada syarat KTP yang harus berprofesi sebagai nelayan terlebih dahulu, sehingga menciptakan lingkaran kerumitan tersendiri.
Menyikapi kesenjangan pelayanan yang masih jauh dari harapan ini, DPRD Kota Tarakan berencana menggelar rapat lanjutan untuk mengumpulkan seluruh instansi terkait.
Pihaknya mendesak pemerintah agar turun tangan langsung dengan menjemput bola ke wilayah nelayan, serta mendirikan posko-posko khusus di wilayah pesisir.
Melalui posko tersebut, warga diharapkan bisa lebih mudah dibuatkan surat rekomendasi sehingga hak dan kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan Tanjung Pasir dan Tanjung Batu dapat terpenuhi sepenuhnya.
”Harapan kami ke depan, karena SPBU di Tanjung Pasir itu adalah perjuangan kami di pesisir, paling tidak masyarakat di sana diprioritaskan. Mengingat saat ini hanya mendapatkan 40 persen, tentu kesenjangannya masih sangat jauh,” pungkas Asrin.(**)











Discussion about this post