TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, membeberkan kondisi ruang fiskal daerah yang masih terbatas untuk tahun anggaran mendatang.
Berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), proyeksi APBD Kaltara Tahun 2027 dipatok di angka Rp 2,2 triliun atau masih sama seperti tahun 2026.
Hal tersebut diungkapkan Supa’ad saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026 bersama seluruh Ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara di CC Cafe Juata Permai, Senin (16/11/26).
Supa’ad menegaskan, dengan ruang fiskal yang sempit ini, ada aturan ketat yang harus dijalankan pemerintah provinsi dan DPRD Kaltara dalam membagi pos anggaran. Berdasarkan aturan tersebut, dana yang ada sudah dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan.
“Sesuai dengan nota kesepakatan persetujuan bersama tentang KUA-PPAS, APBD kita tahun depan itu berkisar 2,2 triliun, masih seperti tahun 2026 ini,” ujar Supa’ad.
Ia merincikan, dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar sudah dikunci untuk pos-pos urusan wajib pemerintahan. Pembangunan dialokasikan sebesar 30 persen, operasional ASN dan seluruh perangkatnya sebesar 30 persen, serta Dinas Pendidikan untuk jenjang SLTA dan sederajat sebesar 20 persen.
”Berarti sudah 80 persen itu adalah untuk urusan wajib, sisa 20 persen yang untuk urusan-urusan pilihan,” tegas Supa’ad.
Kendati demikian, Supa’ad memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan para Ketua RT seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga rumah ibadah tetap akan diserap dan diperjuangkan melalui pos anggaran yang tersedia.
Selain membahas masalah anggaran, reses di kawasan padat industri ini juga menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pemahaman perlindungan kerja bagi masyarakat melalui para Ketua RT.(**)













Discussion about this post