TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPRD Kota Tarakan sekaligus Anggota Komisi III, Asrin Saleh, menekankan pentingnya kejelasan batas wilayah antara Kelurahan Mamburungan Timur dan Kelurahan Mamburungan.
Kejelasan status wilayah dinilai krusial agar pelayanan dasar dan urusan administrasi warga tidak terhambat.
Hal tersebut disampaikan Asrin Saleh saat menghadiri forum Teras Timur (Temu, Evaluasi, Rembug, Aksi, dan Solusi) di Kantor Kelurahan Mamburungan Timur, Kamis (19/11/26).
Forum tersebut juga dihadiri Camat Tarakan Timur Boby Deen Marten, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dapil Tarakan Muhammad Hatta, perangkat daerah, aparat keamanan, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta pengurus RT/RW setempat.
Menurut Asrin, persoalan batas wilayah khususnya di kawasan RT 6 Kelurahan Mamburungan Timur perlu ditangani secara serius karena berdampak langsung pada kegiatan dan kebutuhan warga di lapangan.
”Ini menurut kami ini yang sangat-sangat yang harus kita seriuskan. Kebetulan juga ada rekan kami Bapak Hadusra, Agus San, beliau di Komisi I. Dan mudah-mudahan beliau sudah mendengarkan keluhan kita semua nanti insyaallah akan dibawa di komisi beliau nanti dibahas di DPR nanti,” ujar Asrin.
Ia mencontohkan sejumlah kendala yang muncul akibat belum jelasnya batas dan pendataan wilayah, mulai dari pemasangan jaringan listrik, penataan meteran, hingga penyaluran jaringan PDAM.
Pada jaringan PDAM, misalnya, warga RT 6 Kelurahan Mamburungan diusulkan datanya, sementara pendataan pemasangan jaringan tercatat berada di wilayah RT 17 Kelurahan Mamburungan.
”Tentu ini Bapak dan Ibu bukan hanya sekadar kita berkumpul dan pertemuan hari ini. Harapan saya dengan pertemuan kita hari ini bisa untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga Bapak dan Ibu warga RT 6 bisa mendapatkan kepastian untuk mereka penetapan wilayah,” katanya.
Selain itu, Asrin juga menyoroti kondisi warga yang bermukim di wilayah pesisir seperti Tanjung Pasir dan Tanjung Batu.
Secara administratif, warga di kawasan tersebut masuk Kelurahan Mamburungan, namun mobilitas pengurusan administrasi mereka harus melewati wilayah Kelurahan Mamburungan Timur.
”Bagaimana untuk menetapkan juga batas wilayah Kelurahan Mamburungan dengan Mamburungan Timur. Sementara kami yang ada di Tanjung Pasir, Tanjung Batu, Kelurahan Mamburungan. Dan kami mengurus administrasi itu melewati Kelurahan Mamburungan Timur. Nah ini harus diperhatikan juga Pak Camat,” tegas Asrin.
Terkait penguatan regulasi tata ruang, Asrin juga menanggapi masukan perangkat daerah dan membuka ruang pembahasan perda apabila diajukan oleh pemerintah daerah.
Namun, pada prinsipnya, DPRD mendorong agar persoalan batas wilayah yang dikeluhkan warga segera dicarikan solusi sehingga masyarakat memperoleh kepastian wilayah.(**)












Discussion about this post