BULUNGAN, Fokusborneo.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara resmi memulai Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Agenda ini menandai dimulainya rangkaian pengawasan eksternal yang berlangsung pada 2–15 Desember 2025. Kegiatan pembuka dilaksanakan di Gedung Bhara Daksa Polda Kaltara, Selasa (2/12/2025).
Acara tersebut dihadiri Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Andries Hermanto S.I.K., S.H., M.Si., para Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara, serta perwakilan Polres/Polresta/Ta se-Kaltara. Sementara dari pihak BPK RI hadir sejumlah pejabat, antara lain Yuniar Arifianto S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Wakil Penanggung Jawab IV, Dwi Sumartono Agung Kurniawan S.E., Ak., M.Si., CA sebagai Pengendali Teknis I, dan Ahmad Nurdi Putranto S.E., M.Ec.Dev., Ak., M.M., CA., ACPA sebagai Koordinator Tim.
Wakapolda Kaltara dalam sambutannya menegaskan kesiapan jajaran dalam mendukung proses pemeriksaan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK RI atas sinergi yang terjalin. Polda Kaltara siap menerima arahan, evaluasi, dan catatan perbaikan demi peningkatan kualitas laporan keuangan,” ujarnya.
Pemeriksaan Interim ini merupakan bagian penting dari sistem pengawasan eksternal negara untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan di tubuh Polri berjalan transparan, akuntabel, tertib, serta sesuai regulasi.
Fokus Pemeriksaan Interim BPK RI
Adapun sasaran utama pemeriksaan meliputi:
-
Penyelesaian pekerjaan akhir tahun anggaran.
-
Evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah.
-
Penilaian kewajaran saldo dan penyajian akun Persediaan serta Barang Milik Negara (BMN).
-
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BLU dan PNBP lainnya.
-
Pengujian Sistem Pengendalian Internal (SPI).
-
Pengujian substantif atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
Setelah entry meeting, Tim BPK RI dijadwalkan langsung melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh di lingkungan Polda Kaltara hingga 15 Desember 2025.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat integritas laporan keuangan Polri serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara di wilayah Kalimantan Utara.(**)
Discussion about this post