Mulai 2016, Kisaran APBD Kaltara Antara Rp 2,7 Hingga Rp 3,1 Triliun

“Selama 7 tahun berjalan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ternyata mengalami dinamika dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Ini tergambar dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara“- Abu Bakar Hasyim, Humas Provinsi Kaltara

Kadar finansial Kaltara, memang terbilang masih rendah bila dibandingkan provinsi lain yang sudah lama berdiri. Pun demikian, pemanfaatan anggaran yang terbatas itu, cukup efektif dan efisien. Bahkan pengelolaan APBD cenderung optimal, utamanya lewat gagasan kreatif pemimpin daerahnya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara, sejak 2016 hingga 2020 kisaran APBD Kaltara berada pada angka Rp 2 hingga 3 triliun. “Realisasi APBD pun selalu diupayakan baik, sejalan dengan penatakelolaan keuangan yang rapi dan akuntabel,” tutur Gubernur.

Pada 2016, APBD Kaltara tercatat sebesar Rp 2,9 triliun. Sementara realisasinya mencapai Rp 2,5 triliun. Lalu di 2017, APBD tercatat mencapai Rp 3 triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,4 triliun.

Pada 2018, APBD Kaltara mencapai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan nilai Rp 3,1 triliun dan realisasinya Rp 2,3 triliun. Setahun berikutnya, 2019, APBD menurun hingga tercatat sebesar Rp 2,7 triliun dan realisasi Rp 2,3 triliun. “Untuk 2020, APBD tercatat Rp 2,8 triliun. Hingga triwulan I, terealisasi hingga Rp 0,38 triliun,” jelas Irianto.

Kini sejurus dengan merebaknya wabah Covid-19, maka fokus pemanfaatan anggaran pun dievaluasi untuk membantu percepatan penanganan wabah global itu.

“APBD Kaltara dilakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sesuai dengan arahan Pemerintah Indonesia. Dan, banyak pos anggaran yang dievaluasi dan dipangkas guna dimanfaatkan bagi penanganan wabah ini di Kaltara,” ungkap Gubernur.

Tercatat, anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 60 miliar. Namun, angka ini menurut Irianto belum cukup dan akan terus ditambah. Ini sejurus dengan langkah refocusing dan realokasi yang terus dilakukan Pemprov Kaltara.

“Kita targetkan bisa mencapai Rp 100 miliar. Dengan begitu, maka banyak hal dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Baik dampak sosial maupun ekonominya, termasuk dampak kesehatan berupa peningkatan kualitas pusat layanan kesehatan untuk pandemi seperti ini,” beber Irianto.(bersambung)