TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi 3 DPRD Kota Tarakan bergerak cepat menanggapi aduan masyarakat terkait persoalan infrastruktur jalan di Kecamatan Tarakan Timur, khususnya di Kelurahan Mamburungan dan Mamburungan Timur.
Ketua dan anggota Komisi 3, bersama Wakil Ketua I DPRD, Herman Hamid, dan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), lurah, serta ketua RT setempat, langsung melakukan kunjungan lapangan, Kamis (4/9/25).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga mengenai beberapa titik kritis, di antaranya jalan yang terbelah di RT 1 Mamburungan, area yang rawan longsor di RT 4 Mamburungan, serta proyek pembangunan jalan yang belum rampung 100% akibat longsor dan berdampak pada lahan milik warga di RT 7 Mamburungan Timur.
Ketua Komisi 3, Randy Ramadhana menyampaikan apresiasi kepada kontraktor yang telah berupaya menyelesaikan proyek pembangunan jalan tersebut.
“Kami mengapresiasi pihak kontraktor, tetapi terkadang kita tidak bisa memprediksi faktor alam yang di luar kehendak kita,” ujar Randy.
Ia menambahkan dampak longsor menyebabkan pelebaran area pembangunan yang merembet ke lahan warga, sehingga timbul tuntutan ganti rugi atau tali asih.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi 3 menawarkan solusi jangka pendek bagi warga, yaitu dengan melakukan perbaikan mandiri untuk kerusakan jalan yang tidak terlalu parah, sambil menunggu penanganan jangka panjang dari pemerintah.
“Tentu, karena kalau mau menunggu pemerintah harus melalui tahapan. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa bersabar sambil menunggu action di tahun 2026,” jelasnya.
Randy menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan pemilik lahan untuk mencari solusi terbaik terkait dampak sosial yang ditimbulkan di RT 7 MamburunganTimur. Ia berharap ada penyelesaian, meski ia tidak berani menjanjikan nilai ganti rugi yang pasti.
”Kami akan melakukan komunikasi terlebih dahulu, mungkin dengan pihak kelurahan, dan tokoh masyarakat yang juga menjadi anggota DPR,” imbuhnya.
Terkait kelanjutan pembangunan jalan di area masuk hutan, Randy menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan DPUTR. Hasilnya, dipastikan akan ada kelanjutan pembangunan pada anggaran tahun 2026.
“Ketika kita berkoordinasi dengan PU, mereka memastikan ada kelanjutan,” kata Randy.
Politisi PKB itu berharap sinergi antara Komisi 3 dengan DPUTR dapat terus terjalin, agar setiap keluhan masyarakat bisa cepat dikoordinasikan.
“Dengan adanya sinergitas antara mitra kami dengan kami sebagai lembaga, apapun keluhan masyarakat bisa cepat kita koordinasikan sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat dari infrastruktur yang ada di Kota Tarakan,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post