Pemkab Bulungan Pastikan Pelayanan Publik Jalan Meski Keterbatasan Fiskal

TANJUNG SELOR,Fokusborneo.com – Menghadapi proyeksi penurunan transfer pusat dalam RAPBN 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyiapkan strategi efisiensi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Dalam RAPBN 2026, alokasi dana transfer daerah hanya sebesar Rp650 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Rp919,9 triliun pada APBN 2025 atau turun sekitar 29,34 persen.

Penurunan ini diperkirakan akan memberi tekanan besar pada keuangan daerah di seluruh Indonesia, termasuk Bulungan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulungan, Muhammad, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal ini akan memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan.

Karena itu, ia menilai perlu ada penyesuaian dalam penyusunan rencana belanja tahun depan.

“Belanja tahun depan harus benar-benar selektif. Tidak semua program bisa dijalankan, hanya yang prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, Pemkab Bulungan berkomitmen menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas utama.

Program di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum tetap menjadi perhatian agar masyarakat tidak terkena dampak langsung dari penurunan anggaran.

“Kami berharap keterbatasan ini tidak mengganggu jalannya pelayanan publik. Masyarakat harus tetap merasakan manfaat dari program pemerintah,” katanya.

Selain memfokuskan belanja, Pemkab juga melihat situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat disiplin fiskal.

Muhammad menyebutkan, efisiensi, pengendalian biaya, dan perencanaan yang lebih ketat menjadi langkah penting menghadapi 2026.

“Penurunan dana transfer harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah agar lebih tertib dan cermat dalam menggunakan anggaran,” jelasnya.

Tidak hanya efisiensi, Pemkab Bulungan juga akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sumber-sumber PAD yang selama ini belum tergarap maksimal akan dipetakan kembali agar bisa menopang program prioritas.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong kerja sama dengan sektor swasta serta memanfaatkan peluang investasi lokal.

Strategi ini diharapkan mampu menambah ruang fiskal sehingga kegiatan pembangunan tetap dapat berjalan meski anggaran pusat menurun.

“Strategi baru diperlukan agar program prioritas tetap berjalan. Kami tidak ingin keterbatasan fiskal menjadi alasan berhentinya pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Muhammad. (*/saf)