TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi 2 DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial (Dinsos), Kamis (18/9/25).
Kunjungan ini, menjadi wadah bagi Dinsos untuk menyampaikan harapan dan masukan, salah satunya terkait penambahan kuota BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di tahun berikutnya.
Kepala Dinsos Kota Tarakan, Arbain, mengungkapkan bahwa pihaknya berharap kuota BPJS untuk PBI bisa ditambah pada tahun depan.
“Kami berharap tahun depan ada penambahan kuota BPJS bagi PBI. Karena tidak semua masyarakat mampu, dan jika sudah masuk rumah sakit, biayanya pasti berjuta-juta. Makanya harapan saya bisa dibantu dan ditambah,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan, Markus Minggu, menjelaskan anggaran BPJS yang dikelola Dinsos saat ini masih dianggap mencukupi.
“Dinas Kesehatan mengelola anggaran kurang lebih Rp15 miliar, dan untuk saat ini masih mencukupi,” jelas Markus.
Politisi PDIP itu menambahkan DPRD akan mengevaluasi kembali anggaran tersebut pada Anggaran Murni 2026.
Markus juga menyampaikan DPRD masih terus menerima banyak pengaduan dari warga terkait berbagai permasalahan bantuan.
Salah satu contohnya adalah banyak pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan, namun tidak mau mencabut kepesertaan PBI JKN mereka.
Hal ini dilakukan karena kekhawatiran jika kontrak kerja mereka habis, mereka akan kehilangan jaminan kesehatan.
Terkait hal itu, Markus menegaskan DPRD akan terus memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Kami harap bantuan bisa tepat sasaran, dan kita harapkan menggunakan data yang tepat supaya jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi dapat bantuan,” tegasnya.
Untuk mengatasi permasalahan data, ia berharap Dinsos dapat menambah sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan verifikasi data secara lebih akurat.(**)
Discussion about this post