• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
    • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
    • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

KI Kaltara Tegaskan Isu Anggaran BKAD Membengkak Hoaks

by Redaksi
4 Oktober 2025 19:04
in Daerah
A A
0

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tegaskan tudingan anggaran BKAD membengkak merupakan informasi hoaks.

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com  – Polemik anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara yang dinilai terlalu gemuk oleh Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kaltara akhirnya mendapat klarifikasi dari Komisi Informasi (KI) Kaltara.

Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.A.P., menegaskan tudingan yang berkembang merupakan informasi hoaks karena tidak sesuai dengan data resmi yang sah.

Baca Juga

Dukungan Siti Rujiah Antarkan Pelajar Tarakan Raih Prestasi Regional

Membangun Silaturahmi Lewat Olahraga: Porwakab I Bulungan Segera Digelar

Sepakat Blokade Dibuka, Warga Beri Tenggat Waktu PT PRI Tuntaskan Komitmennya

Balikpapan Percepat Pembangunan Rumah Sakit dan Infrastruktur Strategis

“Sejauh ini BKAD Kaltara selalu tertib memberikan laporan tahunannya ke KI Kaltara, jadi KI juga mengantongi data pengalokasian atau peruntukan data keuangan BKAD,” ungkap Fajar saat dikonfirmasi, Kamis (2/10/2025).

Fajar menjelaskan, angka-angka yang disebutkan Ketua LIN Kaltara, Aslin Lubis, hanya bersumber dari dokumen rancangan, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang APBD.

Dokumen tersebut, katanya, bukan dokumen final melainkan masih berupa usulan yang sedang dibahas dan disempurnakan antara pemerintah daerah dengan DPRD.

“Ini sifatnya bukan dokumen final, apalagi belum ditandatangani. Itu dokumen sebelum efisiensi, hanya usulan APBD yang masih dalam proses pembahasan dan penyempurnaan sebelum disahkan menjadi Perda. Jadi saya pastikan informasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, bahkan setelah efisiensi, angka-angka dalam Raperda bisa mengalami pergeseran signifikan. Karena itu, penggunaan dokumen lama yang belum sah dan tidak memiliki tanda tangan pejabat berwenang, jelas menyesatkan publik.

“Bahan yang dipakai Pak Aslin untuk mengkritisi BKAD itu dokumen saat masih pembahasan dan belum disetujui pihak berwenang. Padahal dokumen sah pasca efisiensi sangat berbeda jauh. Karena tidak ada tanda tangan, otomatis tidak sah untuk disebarluaskan,” jelasnya.

Fajar menegaskan, jika benar Aslin mengantongi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hal itu justru menimbulkan pertanyaan serius terkait prosedur perolehannya. Sebab, DPA adalah dokumen negara yang meskipun pada dasarnya terbuka untuk publik, tetap memiliki batasan dan harus diperoleh dengan mekanisme resmi.

“Seandainya pun Pak Aslin mengantongi DPA, pertanyaannya dari mana memperolehnya? Karena prosedurnya harus bersurat resmi ke badan publik terkait. Tidak bisa tiba-tiba mengantongi data itu,” ucapnya.

Menurutnya, meskipun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DPA merupakan informasi publik, tetap ada rambu-rambu yang melindungi data tertentu. Informasi yang terkandung di dalamnya dapat dikecualikan apabila memuat rahasia negara, data pribadi, atau rahasia bisnis.

Pengecualian tersebut, kata Fajar, hanya dapat ditetapkan setelah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“DPA itu memang informasi publik, tapi bagian-bagian tertentu bisa dikecualikan. Harus melalui uji konsekuensi oleh PPID. Jadi tidak bisa sembarangan dipublikasikan atau digunakan tanpa prosedur,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut ia menguraikan, pengecualian informasi dalam dokumen negara terbagi dua, yakni pengecualian substantif dan prosedural. Pengecualian substantif berlaku untuk informasi yang secara hukum bersifat rahasia, seperti data pertahanan negara, informasi pribadi, atau rahasia bisnis.

Sementara pengecualian prosedural berlaku pada informasi yang pada dasarnya terbuka, namun tata cara pemberiannya diatur secara khusus, misalnya data keuangan yang harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Artinya, meskipun DPA terbuka, ada bagian yang tidak boleh sembarangan diumbar, apalagi sebelum melalui prosedur resmi,” terang Fajar.

Ia juga menyoroti peran media dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Menurutnya, media seharusnya lebih cermat dengan hanya menggunakan dokumen resmi yang sah, disertai tanda tangan pejabat berwenang, agar publik tidak tersesat oleh data yang tidak valid.

“Mestinya pihak media melampirkan data yang sudah bertandatangan untuk mengonfirmasi pembaca bahwa dokumen itu sah. Wartawan harus profesional dengan memastikan pemberitaan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Fajar menutup dengan mengingatkan semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, baik di ruang publik maupun media massa.

“Logikanya, data yang diberitakan itu jelas tidak ditandatangani. Jadi baik media maupun narasumber harus memahami etika jurnalistik dan etika menyampaikan pendapat di muka umum,” pungkasnya. (*)

 

 

Tags: APBD 2025BKAD Kaltaradokumen DPADPRD Kaltaraefisiensi anggaraninformasi hoaksKeterbukaan Informasi PublikKomisi Informasi Kaltarapolemik anggaran daerahTransparansi Anggaran
ShareTweetSendShareSend

Berita Lainnya

Daerah

Dukungan Siti Rujiah Antarkan Pelajar Tarakan Raih Prestasi Regional

4 Oktober 2025 20:17
Daerah

Membangun Silaturahmi Lewat Olahraga: Porwakab I Bulungan Segera Digelar

4 Oktober 2025 20:15
Sepakat Blokade Dibuka, Warga Beri Tenggat Waktu PT PRI Tuntaskan Komitmennya
Daerah

Sepakat Blokade Dibuka, Warga Beri Tenggat Waktu PT PRI Tuntaskan Komitmennya

4 Oktober 2025 18:53
Daerah

Balikpapan Percepat Pembangunan Rumah Sakit dan Infrastruktur Strategis

4 Oktober 2025 07:18
DKISP Gelar Survei Diseminasi Informasi, Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Daerah

DKISP Gelar Survei Diseminasi Informasi, Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

3 Oktober 2025 20:17
Tarakan Masuk Tiga Besar IMDI 2025 Wilayah Indonesia Tengah
Daerah

Tarakan Masuk Tiga Besar IMDI 2025 Wilayah Indonesia Tengah

3 Oktober 2025 20:12
Next Post

Membangun Silaturahmi Lewat Olahraga: Porwakab I Bulungan Segera Digelar

Dukungan Siti Rujiah Antarkan Pelajar Tarakan Raih Prestasi Regional

Deddy Sitorus Pimpin Rapat di PLBN Sebatik, Berharap Segera Dioperasikan

Deddy Sitorus Pimpin Rapat di PLBN Sebatik, Berharap Segera Dioperasikan

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami

Berita Terlaris

  • Gagas Program SDC, Muh. Ramli Lolos Pengabdian di IKN

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Penerbangan Perdana AirAsia ke Tarakan Buka Peluang Konektivitas Internasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Wali Kota Tarakan Siapkan Lahan Masyarakat dan Lahan Tidur untuk Program Pertanian Menteri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ibrahim Ali Genjot Progres Pembangunan Gedung dan Jalan Pusat Pemerintahan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kapolda Kaltara Sambut Menteri Pertanian di Bandara Juwata Tarakan, Wujud Sinergitas dan Kesiapan Polri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Otorita IKN Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Ilegal di Kawasan Nusantara

4 Oktober 2025 20:55
Deddy Sitorus Pimpin Rapat di PLBN Sebatik, Berharap Segera Dioperasikan

Deddy Sitorus Pimpin Rapat di PLBN Sebatik, Berharap Segera Dioperasikan

4 Oktober 2025 20:52
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
    • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP