• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Parlemen

27 Tahun Belum Tuntas, Sengketa Lahan di Sungai Pamusian Dibawa ke Komisi I DPRD Tarakan

by Redaksi
16/10/2025
in Parlemen, Politik
A A
27 Tahun Belum Tuntas, Sengketa Lahan di Sungai Pamusian Dibawa ke Komisi I DPRD Tarakan

Komisi 1 DPRD Kota Tarakan bahas sengketa lahan di Sungai Pamusian. Foto: Fokusborneo.com

TARAKAN, Fokusborneo.com – Sengketa kepemilikan lahan di Jalan Sei Sesayap, Sungai Pamusian, Kelurahan Kampung Empat, yang telah berlangsung hampir 27 tahun, dibahas Komisi I DPRD Tarakan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama ahli waris, Rabu (15/10/25).

Pertemuan ini bertujuan mencari kepastian hukum atas lahan seluas sekitar 10 hektare yang status kepemilikannya masih belum jelas hingga kini, meski sebagian telah dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum.

Baca Juga

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

Ibnu Saud Sebut Kader Gerindra Kaltara Satu Suara Dukung Dasco Masuk Bursa Cawapres

Belum Punya Payung Hukum, DPRD Tarakan Kebut Pembahasan Raperda P4GN

Perwakilan ahli waris, Ince Rifai, menekankan pentingnya kejelasan kepemilikan lahan. “Biar ada kepastian hukum, asas, taat asas semua kan. Biar ada ahli waris itu sebagaimana yang kita harapkan, supaya clear and clean. Selama ini hampir 27 tahun belum jelas,” ujarnya.

Rifai menjelaskan, sebagian lahan pernah dilepaskan pemerintah kota untuk pembangunan sarana olahraga, namun pembayaran kepada ahli waris dinilai tidak merata.

“Beberapa pihak menerima, sedangkan pihak lain tidak menerima. Tidak sesuai. Kalau dari keinginan ahli waris, kami ingin ada kepastian hukum, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” tambahnya.

Ia juga menyinggung dokumen pembebasan lahan yang diterbitkan pada 2007, 2008, dan 2009.

“Bukan dibayarkan ke pemilik sebenarnya, tapi beberapa pihak menerima. Saya tidak tahu persis karena saya tidak ada di tempat saat itu. Yang jelas beberapa pihak menerima, beberapa pihak tidak,” kata Rifai.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Baharudin, menegaskan pihaknya akan memperjelas status tanah yang masuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

“Kita ingin memperjelas dulu status tanah yang dibahas karena ini masuk WKP. Banyak hal yang harus diperjelas, termasuk dokumen dan sertifikasi. Kami sudah jadwalkan pertemuan dengan Pertamina pada 27 Oktober. Tujuannya, supaya masalah ini bisa diselesaikan secara persuasif dan tidak menjadi konsumsi publik yang bisa memicu kegaduhan,” ujarnya.

Baharudin menambahkan, sengketa kembali muncul pada 2024 karena ahli waris merasa belum menerima pembayaran, sementara pemerintah memiliki dokumen yang menyatakan pembayaran sudah dilakukan.

“Awalnya ini untuk penyelesaian internal, persuasif, agar semua pihak mendapat kepastian hukum. Supaya tidak ada yang dirugikan,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian sengketa karena sebagian tanah masuk WKP dan telah mendapatkan anggaran pembangunan pemerintah. Rapat nanti akan melibatkan pemerintah, bagian hukum, DPRD, dan Bagian Aset Pemkot Tarakan.

“Kita ingin memperjelas dulu status tanah yang dibahas, karena ini masuk kewenangan Pertamina karena WKP. Banyak, perlahan-lahan kita agendakan untuk bertemu Pertamina pada 27 Oktober,” jelasnya.

Tujuannya, agar masalah ini bisa diselesaikan secara persuasif dan tidak menjadi bahan konsumsi publik yang bisa membuat gaduh.

“Jadi awalnya ini kan berbicara untuk menyelesaikan secara internal, secara persuasif. Tapi kalau dari Pertamina itu status lahan itu WKP. Nah itu cerita dulu. Makanya ini mau diselesaikan secara persuasif saja. Ya harapan saya ini tidak menjadi bahan konsumsi yang bisa membuat gaduh. Apalagi ada anggaran pemerintah disitu, jadi kita mau menyelamatkan itu,” jelas Baharudin.

Baharudin juga memberikan konteks regulasi pembebasan lahan. Pada 2007–2008, pembebasan lahan mengikuti Perpres No.36 Tahun 2005, relatif lebih sederhana. Sedangkan setelah 2012, pengadaan tanah mengikuti Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Perpres No.71 Tahun 2012, sehingga prosedur dan persyaratan lebih ketat.

“Proses penggantian rugi atau kompensasi lahan saat ini jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya,” ujarnya.

Selain kasus Sungai Pamusian, Baharudin menyebut ada beberapa lahan lain yang masuk WKP, termasuk di area depan Islamic Center dan lahan Pengadilan Agama. Pembebasan lahan Pengadilan Agama sudah dilakukan pemerintah kota, dengan pembangunan menggunakan anggaran Kemenag.

“Tapi karena masih masuk WKP, sertifikat belum bisa diterbitkan,” tandasnya.(**)

Tags: BaharudinDPRD Kota TarakanHeadlineInce A RifaiKomisi 1PertaminaSengketawkp

Berita Lainnya

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal
Parlemen

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

16 November 2026 21:03
Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun
Parlemen

Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

16 November 2026 20:48
Ibnu Saud Sebut Kader Gerindra Kaltara Satu Suara Dukung Dasco Masuk Bursa Cawapres
Politik

Ibnu Saud Sebut Kader Gerindra Kaltara Satu Suara Dukung Dasco Masuk Bursa Cawapres

16 November 2026 20:48
Belum Punya Payung Hukum, DPRD Tarakan Kebut Pembahasan Raperda P4GN
Parlemen

Belum Punya Payung Hukum, DPRD Tarakan Kebut Pembahasan Raperda P4GN

16 November 2026 20:06
Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir
Parlemen

Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir

16 November 2026 18:01
Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola
Parlemen

Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola

16 November 2026 17:44
Next Post

Tarakan Lantik 69 Pejabat Baru, Khairul Tekankan Efektivitas Birokrasi

Rahmawati Zainal Dorong Kreativitas Pelaku UMKM Lewat Inovasi Branding Produk Lokal

Aktivitas Tambang Batu Bara Ganggu Lahan Pesantren di Batuah, Loa Janan, Warga Minta Kepastian Hukum

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Sabet Dua Emas Perdana di Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

16 November 2026 21:03
Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

16 November 2026 20:48
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP