TARAKAN, Fokusborneo.com – Kondisi fiskal yang sedang tidak stabil berdampak serius pada sektor kesehatan di Kalimantan Utara (Kaltara).
Puluhan ribu warga peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) terancam kehilangan status kepesertaannya akibat adanya potensi pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Senin (16/3/26).
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, serta anggota komisi Dino Andrian dan Supa’ad Hadianto, diterima langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Dino Andrian, mengungkapkan keprihatinannya atas data yang disampaikan pihak BPJS. Saat ini, tercatat ada sekitar 17.000 peserta PBI JK yang statusnya sudah non-aktif akibat pengurangan anggaran di kementerian terkait.
Kondisi ini diperparah dengan adanya rencana pengurangan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltara yang semula diproyeksikan mampu mencakup 48.000 jiwa.
“Jika pengurangan anggaran ini terjadi, maka hanya sekitar 33.000 warga Kalimantan Utara yang bisa di-cover melalui APBD Provinsi. Artinya, ada potensi sekitar 7.000 hingga 8.000 peserta lagi yang akan dinon-aktifkan,” ujar Dino.
Selain masalah peserta yang dinon-aktifkan, DPRD Kaltara juga menyoroti besarnya daftar tunggu masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan.
Saat ini, terdapat sekitar 131.000 calon peserta yang masuk dalam daftar antre untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD Tingkat 1.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, dalam diskusi tersebut memaparkan hitung-hitungan matematis terkait keterbatasan dana yang tersedia.
Dengan asumsi anggaran sekitar Rp19 miliar, dana tersebut hanya cukup untuk meng-cover sekitar 33.000 peserta selama satu tahun, tanpa adanya penambahan peserta baru, termasuk bayi baru lahir dari ibu peserta PBI.
Menyikapi situasi ini, Dino Andrian menyebut ruang fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memang sedang mengalami tekanan hebat.
”Kami akan segera berkomunikasi dengan tim TAPD Pemerintah Provinsi untuk mengonfirmasi informasi ini. Jika benar akan ada pengurangan, dampaknya tentu sangat tragis bagi masyarakat kita,” tambahnya.
Pihak legislatif berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kurang mampu di Kaltara tidak terputus di tengah jalan.(*/mt)
Discussion about this post