TARAKAN, Fokusborneo.com – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera melakukan inventarisasi dan optimalisasi terhadap aset-aset daerah yang tertidur (idle asset).
Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan keuangan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Muddain menyusul kehadirannya dalam forum “Benuanta Investment and Economic Summit” yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan ekonomi di Hotel Tarakan Plaza, Jumat (21/11/25).
Muddain menyoroti kondisi keuangan Pemprov Kaltara masih menghadapi kendala, terutama dari rendahnya kontribusi PAD di luar sektor-sektor dominan seperti pajak restoran/hotel dan pajak kendaraan bermotor.
Politisi Demokrat itu menegaskan, Pemprov perlu mengambil strategi kebijakan lain yang lebih berani dan inovatif.
“Pemerintah harus mengambil strategi kebijakan lain untuk segera menindaklanjuti informasi-informasi yang telah disampaikan Bank Indonesia, terutama melihat kondisi keuangan Pemprov Kaltara yang masih cukup rendah dari sisi PAD,” ujarnya.
Menurut Muddain, salah satu potensi yang selama ini terabaikan adalah keberadaan idle asset atau aset tidur milik Pemprov yang tidak termanfaatkan sama sekali. Aset-aset ini, meskipun tidak produktif, tetap membebani anggaran daerah.
“Kita mendapatkan beberapa informasi tentang adanya idle asset daerah yang tidak termampatkan sama sekali, istilahnya tidurlah, aset-aset tidur. Aset-aset tidur ini perlu diinventarisasi ulang,” tegasnya.
Muddain memaparkan solusi konkret yang dapat ditempuh Pemprov Kaltara untuk mengubah aset non-produktif menjadi sumber pendapatan.
“Dimungkinkan ada beberapa aset yang tidur itu ternyata kalau dioptimalkan bisa meningkatkan PAD, apakah itu diprivatisasi kah, atau dikelola oleh pihak ketiga, atau disewakan kepada pihak ketiga,” jelasnya.
Optimalisasi aset ini, lanjut Muddain, merupakan salah satu langkah bijak dan cepat yang dapat menambah pundi-pundi PAD Provinsi Kaltara, selain mendorong kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pendapatan seperti Bapenda dan memaksimalkan peran Perusahaan Daerah (Perusda).
DPRD Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong dan mendukung Pemprov dalam melaksanakan langkah-langkah strategis demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah.(*/mt)
Discussion about this post