Capaian Penyaluran BLTS 2025 di Tarakan Hanya 53 Persen, Ribuan KPM Gagal Terima Bantuan

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Kantor Pos Cabang Tarakan resmi merampungkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) periode 2025.

Namun, hasil realisasi menunjukkan angka yang kurang maksimal. Dari total alokasi sebanyak 11.556 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hanya 6.132 KPM atau sekitar 53 persen yang berhasil terbayarkan.

​Kepala Kantor Pos Cabang Tarakan, Kusuma Setianatanegara mengungkapkan, sisa 47 persen atau sebanyak 5.424 KPM dinyatakan gagal bayar. Hal ini memicu pengembalian dana dalam jumlah besar ke kas negara.

​Kusuma menjelaskan penyebab utama rendahnya realisasi ini adalah masalah klasik: data yang tidak akurat. Berdasarkan verifikasi lapangan, ditemukan sebanyak 5.572 data penerima tidak valid.

​”Masalahnya ada pada petunjuk alamat. Banyak data KPM yang keterangan RT dan RW-nya tertulis nol-nol. Kondisi ini membuat petugas kami di lapangan mustahil untuk melacak keberadaan penerima tersebut,” ujar Kusuma, Selasa (6/1/25).

Selain persoalan administratif, faktor mobilitas penduduk juga menjadi penghambat.

Kusuma merincikan empat faktor utama penyebab gagal bayar diantaranya oenerima tidak ditemukan di alamat terdaftar mendominasi hingga 90% kasus. KPM telah berpindah domisili.

Penyebab lainnya, penerima bekerja di lokasi yang sulit dijangkau seperti kawasan tambak). Kendalaan lainnya, penerima telah meninggal dunia dan merupakan anggota KK tunggal tanpa ahli waris.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Kantor Pos Tarakan telah mengembalikan sisa dana yang tidak terserap. Per 31 Desember lalu, dana sebesar Rp4,8 miliar akumulasi dari 5.424 KPM dikali Rp900 ribu telah ditransfer ke kantor pusat untuk diteruskan ke kas negara pada awal Januari ini.

​Meski koordinasi intensif terus dilakukan bersama Dinas Sosial, pendamping PKH, hingga pihak kelurahan baik secara langsung maupun melalui komunikasi digital kendala di lapangan tetap sulit ditembus jika data dasar tidak diperbaiki.

​”Kami rutin melakukan evaluasi. Melihat kendala ini, solusi kedepannya adalah pengusulan ulang untuk perbaikan data ke pusat. Perlu ada penyegaran data agar kita mendapatkan alamat yang lebih valid, mengingat banyak warga yang pindah atau bekerja di luar kota,” pungkasnya.(*/mt)