TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai NasDem, Barokah, sukses menggelar reses hari kedua Masa Persidangan II Tahun 2025-2026.
Kegiatan yang dipusatkan di RT 3, Kelurahan Karang Rejo, Sabtu (17/1/26) ini, menjadi wadah menyerap aspirasi bagi warga dari empat kelurahan Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Balik, dan Karang Rejo.
Istimewanya, reses kali ini turut menghadirkan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sekaligus Ketua DPW NasDem Kaltara, Supa’ad Hadianto.
Kehadiran legislator provinsi ini memberikan angin segar bagi warga yang mengeluhkan persoalan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Dalam sesi tanya jawab, persoalan BPJS Kesehatan menjadi sorotan utama. Siti Nur Aisah, warga Karang Rejo, mempertanyakan mekanisme untuk mendapatkan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS gratis.
Menanggapi hal tersebut, Supa’ad Hadianto menjelaskan Pemerintah Provinsi Kaltara di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal A. Paliwang memiliki program unggulan BPJS gratis yang dibiayai APBD Provinsi. Ia menegaskan akan mempermudah birokrasi bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
”Mekanismenya, cukup kirim data KK dan KTP melalui ketua RT selanjutnya untuk diinput ke sistem. Yang penting warga benar-benar kurang mampu dan tidak sedang memiliki BPJS Mandiri aktif, karena sistem akan menolak jika data ganda,” ujar Supa’ad.
Terkait keluhan Yanti, warga Karang Balik mengenai bantuan sosial (Bansos) dan data Desil, Supa’ad menjelaskan validasi data Bansos seperti BLT dan bantuan beras merupakan kewenangan Dinas Sosial melalui satu data pusat. Namun, ia memastikan pihak legislatif akan terus mengawal agar distribusi bantuan tepat sasaran.
Selain kesehatan, isu pendidikan menengah (SMA/SMK) menjadi perhatian serius. Supa’ad mendorong warga untuk memanfaatkan program Beasiswa Kaltara Unggul yang akan dibuka pada Mei-Juni mendatang.
”Beasiswa ini untuk dua segmen siswa berprestasi dan siswa kurang mampu. Nanti pendaftarannya online. Jika sudah daftar, bukti pendaftarannya serahkan ke Pak Barokah, nanti saya kawal di provinsi agar anak-anak kita mendapatkan haknya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti ketersediaan ruang kelas di SMA Negeri 5 Kota Tarakan agar dapat menampung lulusan SMP di wilayah Karang Anyar Pantai dan sekitarnya, guna mengurangi kepadatan di SMA Negeri 1.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tarakan, Barokah, menyampaikan selain urusan kesejahteraan sosial, warga juga menitipkan aspirasi terkait infrastruktur seperti lampu penerangan jalan dan perbaikan lingkungan diantaranya semenisasi serta drainase.
Barokah menekankan pentingnya solusi bagi warga yang memiliki tunggakan BPJS Mandiri agar bisa beralih ke program PBI.
”Banyak warga kurang mampu yang dulu ikut BPJS Mandiri tapi sekarang tidak sanggup bayar tunggakan. Mereka berharap ada pemutihan agar bisa pindah ke PBI. Aspirasi ini kami koordinasikan dengan Pak Supa’ad di tingkat provinsi agar ada realisasi,” kata Barokah.
Barokah berharap Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di tahun mendatang dapat meningkat agar lebih banyak usulan masyarakat yang bisa terakomodasi.
”Harapan kami, tiga pilar dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja dapat terpenuhi sehingga masyarakat tidak lagi merasa gelisah soal kesejahteraan mereka,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post