• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Parlemen

Sengketa Lahan Kelurahan Lingkas Ujung, DPRD Minta BPN Lanjutkan Sertifikasi Ahli Waris

by Redaksi
26/01/2026
in Parlemen, Politik
A A
Sengketa Lahan Kelurahan Lingkas Ujung, DPRD Minta BPN Lanjutkan Sertifikasi Ahli Waris

RDP Komisi I DPRD Kota Tarakan bersama Pemkot, BPN dan Ahli waris soal sengketa lahan Kantor Kelurahan Lingkas Ujung. Foto: Fokusborneo.com

TARAKAN, Fokusborneo.com – Teka-teki status lahan yang ditempati Kantor Kelurahan Lingkas Ujung dan sejumlah aset Pemerintah Kota Tarakan akhirnya menemui titik terang.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kota Tarakan bersama Pemerintah Kota Tarakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan ahli waris pemilik lahan, Senin (26/1/26).

Baca Juga

KUA-PPAS APBD Tarakan 2027 Sudah Di meja Dewan, DPRD Langsung Genjot Pembahasan Bareng Mitra

Ketua DPRD Kaltara Dorong Penguatan Wawasan Kebangsaan di Tanjung Selor

Ringankan Beban Warga, Ibrahim Salurkan Ratusan Kursi di Selumit Pantai 

Pembahasan Raperda P4GN Tarakan Rampung, DPRD Tarakan Target Disahkan Desember Ini

​Wakil Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Baharuddin, menyatakan langkah hukum yang diambil pemerintah terhadap warga tersebut tidak relevan, mengingat ahli waris memiliki itikad baik dan bukti administrasi yang kuat.

​Baharuddin menegaskan Ridwan selaku ahli waris tidak memiliki niat untuk merampas aset pemerintah. Upaya yang dilakukan selama ini murni untuk mengamankan hak atas tanah yang merupakan peninggalan keluarganya.

​”Kami meminta pemerintah mencabut laporan di kepolisian. Pak Ridwan ini bukan mau merampas aset pemerintah, beliau hanya ingin mengamankan aset pribadinya berupa tanah. Apalagi, beliau sudah menyatakan akan menghibahkan lahan yang dipakai kantor kelurahan,” tegas Baharuddin.

Ia menambahkan agar persoalan ini tidak diselesaikan secara diam-diam atau melalui tekanan hukum, melainkan dengan penyelesaian administrasi yang transparan sesuai fakta di lapangan.

​​Terkait hambatan sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Komisi I menyoroti surat sanggahan dari PT PPI yang menjadi batu sandungan bagi ahli waris. Padahal, Ridwan telah mengikuti seluruh prosedur, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga memiliki Nomor Induk Bidang (NIB).

​”Proses ini terhenti hanya karena ada surat sanggahan dari PPI. Padahal, waktu sanggahannya sudah kedaluwarsa, sudah lewat dari 90 hari sesuai aturan. Secara hukum itu sudah gugur,” jelas Baharuddin.

​Sebagai langkah konkret, Komisi I memberikan beberapa rekomendasi utama kepada BPN yaitu BPN diminta mengirimkan surat resmi kepada PT PPI yang menyatakan bahwa masa sanggah telah habis. Dan BPN diminta segera memproses kembali pengajuan sertifikat atas nama Ridwan tanpa perlu menunda lebih lama.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Baharudin. Foto: Fokusborneo.com

​Dalam rapat tersebut, ahli waris pemilik lahan, Ridwan, memaparkan kronologis panjang kepemilikan tanah keluarganya. Ia menjelaskan lahan tersebut awalnya milik kakeknya yang kemudian disewakan kepada perusahaan pemerintah di masa awal kemerdekaan, Brownsmiths.

​”Perusahaan itu terus berlanjut hingga kini menjadi PT PPI. Awalnya statusnya hanya sewa. Namun, saat lahan itu kosong, Pemerintah Kota mulai membangun bangunan di sana. Karena niat baik kami terhadap pemerintah, kami tidak menggugat atau mengganggu pembangunan tersebut selama ini,” ungkap Ridwan.

​Persoalan muncul saat Ridwan mengajukan penerbitan sertifikat ke BPN pada tahun 2022. Meski sempat terbit Nomor Induk Bidang (NIB), proses tersebut dijegal oleh sanggahan dari PT PPI.

​​Namun, mandeknya proses sertifikasi ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat lagi. Ridwan menyebutkan, berdasarkan aturan Kementerian ATR/BPN tahun 2021-2022, masa sanggah hanya berlaku selama 90 hari.

​”Jika dalam 90 hari pihak yang menyanggah tidak melakukan upaya hukum atau gugatan ke pengadilan, maka sanggahan tersebut gugur demi hukum. PT PPI tidak melakukan gugatan apa pun, jadi seharusnya BPN berani melanjutkan proses sertifikat saya,” tegasnya.​

​Menariknya, meski memperjuangkan hak tanahnya, Ridwan menyatakan tidak berniat mengusir kantor pemerintah. Ia membawa amanah dari orang tuanya untuk menghibahkan lahan yang saat ini berdiri Kantor Kelurahan Lingkas Ujung.

​”Amanah orang tua saya jelas, kalau sertifikat sudah terbit, lahan kantor kelurahan akan saya hibahkan ke Pemkot. Begitu juga dengan lahan parkir truk dan sebagian Taman Berlabuh yang masuk di tanah saya, itu saya abaikan demi kepentingan publik,” kata Ridwan.

​Adapun untuk 8 unit ruko yang digunakan pemerintah untuk kepentingan bisnis, Ridwan membuka ruang diskusi lebih lanjut.

“Untuk ruko, mungkin ada pembicaraan bisnis, atau jika pemerintah sangat membutuhkan, tidak menutup kemungkinan akan saya hibahkan juga semuanya. Saya hanya butuh kejelasan legalitas,” tambahnya.

​​RDP ini menghasilkan angin segar bagi ahli waris. Pihak BPN dan Pemkot Tarakan yang hadir, termasuk Asisten I Bidang Pemerintahan, Ilyas, telah mendengar langsung tidak ada kendala hukum lagi untuk memproses hak ahli waris.

​Komisi I DPRD Tarakan berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga sertifikat diterbitkan, guna memastikan pelayanan publik di Kelurahan Lingkas Ujung tidak terganggu di masa depan akibat masalah legalitas lahan.(*/mt)

Tags: BPNDPRD Kota TarakanHeadlineKantor Kelurahan Lingkas UjungKomisi I DPRD Kota TarakanPemkot TarakanRidwansengketa lahanSertifikat

Berita Lainnya

KUA-PPAS APBD Tarakan 2027 Sudah Di meja Dewan, DPRD Langsung Genjot Pembahasan Bareng Mitra
Parlemen

KUA-PPAS APBD Tarakan 2027 Sudah Di meja Dewan, DPRD Langsung Genjot Pembahasan Bareng Mitra

18 November 2026 12:58
Ketua DPRD Kaltara Dorong Penguatan Wawasan Kebangsaan di Tanjung Selor
Parlemen

Ketua DPRD Kaltara Dorong Penguatan Wawasan Kebangsaan di Tanjung Selor

18 November 2026 10:49
Ringankan Beban Warga, Ibrahim Salurkan Ratusan Kursi di Selumit Pantai 
Parlemen

Ringankan Beban Warga, Ibrahim Salurkan Ratusan Kursi di Selumit Pantai 

18 November 2026 10:17
Pembahasan Raperda P4GN Tarakan Rampung, DPRD Tarakan Target Disahkan Desember Ini
Parlemen

Pembahasan Raperda P4GN Tarakan Rampung, DPRD Tarakan Target Disahkan Desember Ini

18 November 2026 10:04
Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan
Parlemen

Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan

18 November 2026 09:41
Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut
Parlemen

Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut

18 November 2026 09:32
Next Post

Puskesmas Sepinggan Baru Rampung 100 Persen, Siap Diresmikan 10 Februari 2026

PT PRI Berpartisipasi dalam Safari Gotong Royong, Wujud Komitmen Peduli Lingkungan

PT PRI Berpartisipasi dalam Safari Gotong Royong, Wujud Komitmen Peduli Lingkungan

Bupati Tana Tidung Serap Praktik Global Pengendalian Tembakau di APCAT 2026

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Menggila di Karate Porprov II Kaltara, Borong Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Luncurkan ASN Corporate University, Bupati Bulungan Dorong Budaya Belajar dan Peningkatan Kinerja ASN

18 November 2026 13:33

Sat Lantas Polres Tana Tidung Gelar Edukasi dan Penertiban Humanis Operasi Zebra Kayan 2026

18 November 2026 13:07
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP