TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Ruang Pertemuan DPRD Kota Tarakan, Selasa (3/3/26).
Rapat ini menghadirkan perwakilan dari 28 dapur MBG, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap persiapan.
Simon Patino menyoroti banyaknya keluhan orang tua murid mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini hanya ramai di media sosial.
Politisi Gerindra itu menekankan pentingnya orang tua memahami prosedur pelaporan yang benar jika ditemukan masalah pada kualitas atau kemasan makanan.
”Selama ini informasi atau keluhan itu sampainya lewat media sosial. Kita ingin orang tua tahu bahwa ada prosedur laporannya. Jika ada keluhan soal bungkusan atau kualitas makanan, sampaikan langsung ke PIC (Person in Charge) di dapur SPPG masing-masing,” ujar Simon.
Terkait adanya keluhan penggunaan kantong plastik sebagai pengemas, Simon menjelaskan hal tersebut disebabkan keterbatasan stok wadah standar seperti mika atau vacuum pack di Tarakan. Namun, ia menegaskan bahwa kendala logistik tersebut tidak boleh mengurangi kualitas gizi makanan.
”Keterbatasan bahan atau fasilitas pendukung tidak berpengaruh pada kualitas makanan, mungkin hanya pada variasinya saja. Kami di DPRD akan memfasilitasi koordinasi dengan Disperindagkop untuk mencari solusi atas kekurangan bahan baku dan fasilitas pengemasan ini,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 28 sekolah terdiri dari 20 SD dan 8 SMP baik negeri maupun swasta yang menjadi perhatian karena belum sepenuhnya merasakan manfaat MBG secara kontinu.
Beberapa sekolah di wilayah Tarakan Timur, khususnya daerah pesisir, masih terkendala karena beberapa dapur belum beroperasi.
”Dari total dapur yang ada, sebanyak 21 sudah berjalan dan 7 lainnya sedang menuju buka. Ada yang siap beroperasi besok, ada juga yang butuh waktu dua minggu lagi. Kami minta secepatnya anak-anak kita yang belum mendapatkan manfaat ini segera terlayani,” tegas Simon.
Simon juga menjelaskan terhentinya distribusi di beberapa titik disebabkan kendala teknis pembangunan dapur. Waktu persiapan tiap dapur berbeda-beda tergantung kondisi fisik bangunan.
Untuk pembangunan dari nol, membutuhkan waktu sekitar 4 bulan izin dimulai Januari 2026. Renovasi bangunan yang sudah ada, membutuhkan waktu 2 minggu hingga 45 hari.
”Kasusnya berbeda-beda tiap dapur. Ada yang sempat berhenti karena kendala teknis, ada yang baru mengantongi izin bangun di bulan Februari. Tapi intinya, kami ingin semua sekolah di Tarakan tidak ada lagi yang tidak menerima MBG karena program ini sudah berjalan setahun,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post