TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Aluh Berlian, baru saja menuntaskan agenda reses masa persidangan di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi wilayah Bulungan dan Tana Tidung.
Kegiatan yang berlangsung sepanjang pekan lalu ini menyasar sejumlah titik padat penduduk, di antaranya kawasan Kilometer 9 dan Kilometer 12 Desa Apung, serta wilayah Jalan Gelatik di pusat kota Tanjung Selor.
Dalam rangkaian pertemuan tatap muka tersebut, persoalan infrastruktur dasar menjadi isu paling dominan yang dikeluhkan warga. Masyarakat setempat mendesak agar pemerintah segera melakukan perbaikan pada akses jalan lingkungan yang kondisinya kian memprihatinkan.
”Keluhan yang paling banyak kami terima dari masyarakat adalah soal jalan-jalan di pemukiman. Harapan mereka sangat besar agar gang-gang kecil di wilayahnya segera mendapatkan semenisasi atau pengaspalan yang lebih layak,” ungkap Hj. Aluh Berlian, Selasa (24/2/26).
Selain akses jalan, masalah sanitasi lingkungan juga menjadi perhatian serius. Warga melaporkan bahwa sistem drainase di kawasan perkotaan seringkali tersumbat, yang memicu munculnya genangan air hingga ancaman banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
”Masyarakat juga menitipkan pesan terkait normalisasi saluran pembuangan air. Ini penting supaya fungsi drainase kembali optimal dan warga tidak lagi was-was akan banjir saat intensitas hujan meningkat,” tambahnya.
Tak hanya urusan aspal dan selokan, aspek keamanan malam hari lewat pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) turut disuarakan. Warga menilai minimnya cahaya di beberapa titik jalan memicu kekhawatiran terkait keamanan lingkungan.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, politisi Golkar ini menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh usulan warga ke meja pembahasan di tingkat provinsi.
Ia berjanji akan mengawal setiap poin tuntutan masyarakat agar masuk dalam skala prioritas program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
”Data dan usulan sudah kami himpun sepenuhnya. Tugas kami sekarang adalah mengawal dan memperjuangkan suara-suara ini agar rencana pembangunan yang diusulkan masyarakat bisa segera dieksekusi oleh pemerintah,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post