TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Utara (Kaltara), Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A., memberikan catatan kritis terkait implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama warga serta jajaran ketua RT Juata Kerikil dan Permai di Malabar Cafe di Tarakan, Sabtu (7/3/26).
Deddy menjelaskan saat ini kondisi anggaran negara sedang mengalami penyesuaian besar-besaran akibat adanya program prioritas baru dari pemerintah pusat. Dua program yang menyedot anggaran fantastis tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
”Anggaran negara kita menganut sistem zero sum game. Artinya, ketika satu program mendapatkan porsi besar, maka program atau sektor lain harus dikurangi atau bahkan hangus,” ujar Deddy.
Deddy mengungkapkan sumber pendanaan untuk MBG diambil dari berbagai sektor vital, termasuk dana pendidikan, subsidi kesehatan (BPJS), hingga pemotongan dana transfer pemerintah pusat ke daerah.
Di Tarakan sendiri, ia mengestimasi terjadi pemotongan anggaran yang cukup signifikan untuk menyokong program tersebut.
”Anggaran pemerintah kota itu dipotong untuk dikasih ke MBG. Jadi kalau melihat jalanan masih berlubang atau bantuan untuk RT tidak se royal dulu, harap dipahami karena anggarannya memang menjadi terbatas,” jelasnya.
Selain MBG, program Koperasi Desa Merah Putih juga mendapat sorotan. Deddy menyebutkan bahwa sebagian besar sumber dana program ini diambil dari alokasi dana desa.
Ia memperingatkan pemotongan dana desa ini bisa memicu persoalan di tingkat akar rumput, terutama antara warga dan kepala desa.
Meski demikian, Deddy menegaskan bahwa secara prinsip ia mendukung tujuan mulia di balik kedua program tersebut, yakni pemenuhan gizi anak dan penguatan ekonomi melalui koperasi. Namun, ia mengkritik metode pelaksanaannya yang dianggap kurang tepat sasaran.
”Kami tidak menolak programnya, tapi cara melakukannya. Harusnya anggaran ratusan triliun itu melibatkan warung-warung di sekitar sekolah agar ekonomi kerakyatan berputar. Jangan sampai anggaran besar ini justru hanya bisa dinikmati oleh segelintir pihak yang memiliki modal besar untuk membangun infrastruktur pendukungnya,” tegas pria yang kini bertugas di Komisi II DPR RI tersebut.
Menutup penyampaiannya, Deddy meminta masyarakat, khususnya para ketua RT sebagai ujung tombak pemerintahan, untuk memberikan pengertian kepada warga mengenai peta kondisi nasional saat ini. Ia berharap masyarakat tetap optimis dan terus berikhtiar sembari menunggu kondisi anggaran negara kembali stabil.(*/mt)
Discussion about this post