TARAKAN – Keputusan Wali Kota Tarakan terkait pelantikan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tarakan periode terbaru mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tarakan, Muhammad Zaid Hadi.
Zaid menyatakan dukungannya terhadap mekanisme kepemimpinan yang diterapkan pemerintah daerah. Menurutnya, Baznas merupakan lembaga strategis yang berperan penting dalam menangani masalah sosial dan kemaslahatan umat di Tarakan, sehingga sinergitas dengan pemerintah daerah menjadi hal yang mutlak.
Zaid menyoroti strategi Wali Kota yang memberlakukan sistem rolling atau pergantian posisi ketua di antara lima pimpinan yang telah dilantik. Strategi ini dinilai sebagai langkah solutif untuk menjaga kondusivitas dan rasa keadilan di tingkat akar rumput.
”Strategi Pak Wali Kota agar tidak ada keributan di bawah adalah dengan memberikan kesempatan yang sama. Dari lima pimpinan yang dilantik, posisi ketua akan di-rolling setiap tahunnya. Jadi, semua merasakan peran sebagai pimpinan,” ujar Zaid Hadi, Rabu (1/4/2026).
Ia menambahkan bahwa komposisi pimpinan Baznas saat ini sudah mewakili berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, sehingga sistem ini dianggap sangat adil.
Mengenai terpilihnya H. Syamsi Sarman sebagai ketua pada tahun pertama, Zaid menilai hal tersebut adalah keputusan tepat berdasarkan pertimbangan pengalaman. Di antara lima pimpinan yang dilantik, terdapat dua figur senior yakni H. Syamsi Sarman dan K.H. Anas, sementara tiga lainnya merupakan wajah baru.
”Pertimbangan beliau (Wali Kota) adalah pengalaman. Pak Syamsi sudah beberapa periode di Baznas. Ini penting agar pimpinan yang baru bisa belajar terlebih dahulu bagaimana cara mengelola dan memimpin lembaga ini,” jelasnya.
Zaid juga memberikan klarifikasi terkait sempat adanya kabar miring mengenai hasil pleno internal sebelumnya. Ia mengakui sempat ada ucapan selamat kepada salah satu kiai NU yang terpilih sebagai ketua dalam pleno awal. Namun, ia menegaskan bahwa secara aturan, pleno tersebut seharusnya dilaksanakan setelah mendapat arahan atau kehadiran kepala daerah.
”Kemarin memang ada sedikit kesalahan koordinasi. Seharusnya menunggu Pak Wali Kota hadir dari agenda luar daerah baru pleno dilaksanakan. Namun, pada prinsipnya, kelima pimpinan yang baru dilantik sudah bersepakat dan bermuara pada penunjukan Pak Syamsi Sarman sebagai ketua,” tuturnya.
Masukan dari tokoh-tokoh agama seperti K.H. Zainuddin Dalila dan K.H. Somad juga menjadi dasar evaluasi sehingga pemerintah melalui Asisten I memberikan klarifikasi resmi.
”Kami menilai pemimpin memang harus begitu, harus adil. Intinya, roda pemerintahan harus selaras dengan Baznas supaya keduanya bisa berjalan beriringan untuk kepentingan masyarakat Tarakan,” tutup Zaid. (**)
Discussion about this post