DPRD Tarakan Minta Pemerintah Pasang Target Pertanian Lebih Realistis

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Tarakan memberikan catatan serius terhadap penetapan target sektor pertanian dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.

DPRD menilai target yang dipasang pemerintah saat ini terlalu rendah dan tidak sebanding dengan potensi nyata di lapangan.

​Dalam rapat evaluasi bersama perangkat daerah, Pansus menemukan adanya anomali data di mana target yang ditetapkan jauh di bawah pencapaian yang pernah diraih sebelumnya.

​​Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Tarakan, Markus Minggu, mengungkapkan keheranannya atas angka target yang diusulkan oleh pemerintah kota. Ia menilai angka tersebut mencerminkan sikap kurang optimis dalam mengelola sektor pangan.

​”Kami mempertanyakan kenapa target sektor pertanian sangat rendah, hanya sekitar 0,01 persen. Padahal, kita punya catatan realisasi yang pernah menyentuh angka 12 persen. Sangat tidak sinkron jika target untuk tahun 2026 justru dipatok di bawah 2 persen,” ujar Markus, Senin (13/4/26).

​DPRD menekankan sektor pertanian Tarakan memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama dengan adanya dukungan masif dari pemerintah pusat.

Program-program strategis seperti perluasan lahan atau cetak sawah seharusnya menjadi acuan pemerintah daerah untuk berani membidik capaian yang lebih tinggi.

​”Potensi kita ada, ditambah lagi bantuan pusat untuk cetak sawah dan sarana prasarana lainnya sangat terbuka lebar. Pemerintah jangan hanya memasang target rendah supaya terlihat mudah tercapai secara administratif,” tegas legislator dari Fraksi PDIP tersebut.

​Sebagai tindak lanjut, Pansus meminta dinas terkait untuk segera melakukan kalkulasi ulang terhadap potensi sektor produktif ini.

DPRD berharap target pembangunan ke depan mampu menjadi pemacu semangat bagi para petani dan penggiat sektor pangan di Tarakan, bukan sekadar angka formalitas di atas kertas.

​Catatan mengenai evaluasi sektor pertanian ini, nantinya akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi DPRD dalam pembahasan akhir LKPJ 2025 untuk mendorong perbaikan kinerja daerah di masa mendatang.(**)