TARAKAN, Fokusborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Tarakan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melakukan uji petik lapangan untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan capaian realisasi dengan fakta di lapangan, Senin (13/4/26).
Dipimpin langsung Ketua Pansus, Barokah, kegiatan ini menghasilkan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan aset dan layanan digital daerah.
Hasil uji petik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) menunjukkan adanya kendala pada akses publik.
Pansus menemukan website resmi DPRD Kota Tarakan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) saat ini tidak dapat diakses.
”Kami menekankan agar website ini segera dibuka kembali. Ini penting agar mahasiswa atau masyarakat yang memerlukan data informasi hukum dan kegiatan dewan tidak terhambat,” tegas Barokah.
Dalam tinjauan mengenai Sitkamtibmas, Pansus menekankan perlunya integrasi sistem. Hasil lapangan menunjukkan pentingnya mengoneksikan Command Center milik Polres Tarakan dengan Pemkot Tarakan agar pemantauan wilayah rawan kriminalitas dan kemacetan dapat dilakukan secara terpadu.
Terkait aset fisik, uji petik mengungkap perkembangan positif sekaligus memprihatinkan kawasan wisata Pantai Ratu Intan di Kelurahan Pantai Amal.
Dalam uji petik ditemukan, ada pihak ketiga mulai berminat mengelola aset ini. Saat ini sedang dilakukan proses appraisal terhadap inventaris yang ada guna perbaikan fasilitas yang rusak.
Sedangkan aset lainnya yaitu Tarakan and Art Covention Center (TACC), meski mulai ramai diminati untuk berbagai acara dengan skema tarif sekat berkisar Rp50 juta hingga Rp90 juta, Pansus menemukan fakta tidak ada alokasi anggaran untuk pemeliharaan (Harwat).
Menanggapi temuan minimnya biaya perawatan di gedung pertemuan sekelas TACC, Barokah menyatakan keprihatinannya.
Ia menemukan fasilitas pendukung seperti taplak meja dan sarung kursi berpotensi tidak terawat karena ketiadaan anggaran cuci dan pemeliharaan rutin dari Pemkot.
”Sebagai solusi cepat dari hasil uji petik ini, saya berencana menggunakan dana Pokir untuk membantu pengadaan alat-alat pemeliharaan tersebut. Kita tidak ingin aset megah ini terlihat kumal di mata pengunjung hanya karena masalah perawatan teknis,” pungkasnya.
Seluruh temuan hasil uji petik ini, akan menjadi bahan evaluasi utama Pansus dalam menyusun rekomendasi DPRD terhadap LKPj Walikota Tarakan.(*/mt)
Discussion about this post