TANJUNG SELOR – Menjawab usulan dari para mahasiswa dari Kalimantan Utara (Kaltara) yang kini sedang menempuh studi di berbagai daerah di Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menyiapkan anggaran untuk pemberian bantuan.
Seperti diketahui, pembatasan sosial akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak buruk kepada masyarakat, termasuk juga kepada mahasiswa. Karenanya, selain kepada masyarakat,. Pemprov Kaltara juga memberikan bantuan sosial (bansos) non tunai kepada para mahasiswa.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah menjelaskan, sesuai data yang dihimpun ada 793 mahasiswa dari Kaltara yang kuliah di berbagai kota di Indonesia. Menindaklanjutinya, saat ini melalui OPD terkaitnya masih melakukan proses verifikasi.
Proses verifikasi, tegas Sekprov, harus dilakukan secara cermat dan teliti agar bansos tersebut tepat sasaran. “Perlu proses agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, karena semua anggaran dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) akan dipertanggungjawabkan,†tegasnya.
Sekprov menjelaskan, verifikasi bansos memerlukan waktu yang tidak sebentar. Banyaknya mahasiswa yang memerlukan bantuan menjadi salah satu kendala. “Bukan hanya di Tarakan dan Tanjung Selor, ada juga yang di perantauan seperti Makassar, Jawa, Kaltim dan beberapa tempat lainnya. Sehingga perlu koordinasi dengan pihak kampus untuk memastikan bahwa mereka adalah mahasiswa aktif,†paparnya.
Kendala lainnya, lanjut Suriansyah, adalah proses verifikasi rekening mahasiswa. “Bansos ini bersifat non tunai karena itu langsung dikirimkan ke rekening. Rekening yang dikirimkan oleh mereka turut dicocokkan dengan nama mahasiswa penerima. Butuh waktu karena bukan hanya satu bank saja,†jelasnya.
Lanjut Suriansyah, verifikasi bansos ini sampai kepada koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. “Supaya tidak ada doubel bantuan. Bansos dari Pemprov Kaltara khusus untuk mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan dari kabupaten/kota,†kata Sekprov.
Disebutkannya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah memerintahkan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. “Jadi, Pak Gubernur bukan lambat atau tidak serius, justru Pak Gubernur sangat serius untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa. Tapi beliau juga menekankan agar jajaran OPD Kaltara harus bekerja cepat, namun jangan sampai menimbulkan masalah khususnya administrasi keuangan. Perlu kami tegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan dari APBD Kaltara harus dipertanggungjawabkan, untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dan kecermatan.Dan, pastinya Pak Gubernur selalu memonitor pula,†tutupnya.(humas)
Discussion about this post