GUNUNG KIDUL— Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H. mendorong pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dukungan dan insentif bagi desa wisata yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi Desa Wisata Mandiri.
Hal tersebut disampaikan Hj. Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.
Menurut Hj. Rahmawati, keberhasilan sebuah desa wisata naik kelas dari Rintisan, Berkembang, Maju hingga Mandiri seharusnya tidak menjadi alasan berkurangnya dukungan pemerintah.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Hj. Rahmawati.
Ia menilai perlu ada indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam penetapan status desa wisata sekaligus skema insentif yang berkelanjutan bagi desa yang berhasil meningkatkan kualitas pengelolaannya.
Dukungan pemerintah, kata dia, tidak selalu harus berbentuk bantuan langsung. Pemerintah dapat memperkuat desa wisata melalui promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Selain persoalan insentif, Hj. Rahmawati juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk penerangan jalan di kawasan wisata Nglanggeran. Infrastruktur dasar dinilai penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan pengalaman wisatawan.
Hj. Rahmawati menegaskan, berbagai aspirasi tersebut akan dibawa dan dikawal dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Menurutnya, Desa Wisata Nglanggeran merupakan salah satu contoh bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas.
Keberadaan desa wisata tidak hanya menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi, dan berbagai usaha masyarakat lainnya.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Hj. Rahmawati. (**)
Discussion about this post