TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi terbaik atas polemik tunggakan gaji karyawan di PT Intracawood Manufacturing.
Langkah ini ditempuh untuk menemukan titik temu dan menyelamatkan kedua belah pihak, baik dari sisi kesejahteraan pekerja maupun keberlangsungan operasional perusahaan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Adyansa, juga dihadiri Ketua DPRD, Muhammad Yunus serta anggota Komisi I diantaranya, Habusan, Rahmat Suparman, Muhammad Sapri dan Barokah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Baharudin, menekankan pentingnya langkah bersama untuk memikirkan dan menyepakati jalan keluar agar kepentingan kedua belah pihak dapat terlindungi.
Menurutnya, kondisi perusahaan saat ini sudah memikul beban yang sangat tinggi hingga membuat “kakinya sudah bergetar”.
”Jadi kalau sudah sistem penggajiannya sudah terkedal, berarti ada masalah yang cukup memprihatinkan. Jadi kalau bisa kita harus sama-samalah memikirkan atau menyepakati bagaimana untuk menyelamatkan kedua belah pihak. Pihak Intracawood terselamatkan dan teman-teman yang di Kahutindo dan Kahut ini juga bisa eksis juga,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, opsi penyesuaian mekanisme penyelesaian pembayaran hak karyawan menjadi salah satu poin penting.
Baharudin meminta penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi terkait regulasi dan kemungkinan diskresi persentase pembayaran seperti penyesuaian skema cicilan misalnya proporsi 90:10 untuk meringankan beban pekerja sekaligus tetap dapat dipenuhi perusahaan.
Solusi ini didorong agar hak-hak karyawan di bawah naungan serikat pekerja tidak semakin terbebani oleh pemotongan atau cicilan gaji selama dua bulan yang dinilai cukup memperberat karyawan.
Selain itu, Komisi I DPRD Tarakan juga menyoroti perlunya transparansi terhadap alokasi pengeluaran perusahaan.
Baharudin mengingatkan agar beban finansial murni berorientasi pada kepentingan operasional bisnis, bukan pengeluaran di luar kegiatan usaha yang justru mengabaikan hak karyawan.
”Jangan sampai beban perusahaan ini malah untuk kegiatan di luar usaha, sehingga mengakibatkan teman-teman yang berkedudukan ini tidak terhatikan,” tegasnya.
Rapat ini diinisiasi untuk mencari solusi bagi kedua belah pihak menyusul banyaknya pengaduan dari serikat buruh terkait rencana aksi mogok kerja seluruh karyawan PT Intracawood Manufacturing yang sedianya diagendakan pada 6 November. (**)
Discussion about this post