TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan melalui Panitia Khusus (Pansus) tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Pansus Raperda bersama Tim Ahli, Bagian Hukum DPRD, dan Pemkot Tarakan telah menggelar rapat untuk menyamakan persepsi agar hak-hak tenaga kerja di Bumi Paguntaka semakin terlindungi di Kantor DPRD Kota Tarakan, Selasa (17/11/26).
Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal DPRD Kota Tarakan, Adyansa, menegaskan aturan ini merupakan turunan dari undang-undang ketenagakerjaan nasional untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja lokal.
”Secara keseluruhan, undang-undang tentang ketenagakerjaan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu sudah sangat bagus. Turunan dari itu, kami di Tarakan langsung menggarap tentang tenaga kerja lokal,” ujar Adyansa.
Dalam Raperda tersebut, Pansus memfokuskan sejumlah poin krusial demi kesejahteraan tenaga kerja di Tarakan diantaranya kuota tenaga kerja lokal pada setiap perusahaan diwajibkan minimal 60 persen.
Poinr lainnya, praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan menjadi sorotan utama agar segera dikembalikan dan tidak boleh dilakukan lagi ke depannya.
Termasuk perusahaan wajib memastikan pemenuhan hak-hak karyawan seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, pengupahan, serta pengawasan tenaga kerja.
Adyansa menambahkan, sanksi tegas disiapkan bagi perusahaan yang melanggar aturan, khususnya terkait penahanan ijazah, agar memberikan efek jera.
”Kita minta tadi dikasih tinggi supaya sanksinya. Supaya pengusaha juga paham, jangan dilarang betul sudah menahan ijazah, kecuali fotokopi tidak ada masalah,” tegasnya.
Saat ini, pembahasan Raperda masih terus berproses. Pansus berencana menghadirkan unsur serikat pekerja dan instansi terkait untuk memperkaya masukan sebelum dilakukan harmonisasi bersama hukum provinsi, dengan target penyelesaian fasilitasi pada bulan ini.(**)











Discussion about this post