TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Tarakan, Rahmat Suparman, menyoroti minimnya alokasi anggaran pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
Hal ini disampaikannya usai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/26).
Menurut Rahmat, anggaran yang digelontorkan untuk bagian hukum dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal, saat ini ada banyak produk Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang tengah diperjuangkan untuk bisa segera disahkan.
”Tadi yang dibahas kurang lebih sama dengan tahun-tahun kemarin. Tapi yang menjadi perhatian khusus tadi di sekretariat daerah, di bagian hukum,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, proses pengesahan produk Perda saat ini masih membutuhkan banyak penyesuaian dan harmonisasi antarlembaga. Kondisi tersebut tentunya memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar target legislasi dapat tercapai dengan optimal.
”Karena kita banyak produk Perda yang lagi kita perjuangkan untuk bisa disahkan. Makanya dengan anggaran yang tadi dijelaskan, memang sangat minim, jadi kita perlu perhatian di situ dan saya rasa perlu ada penambahan,” tegasnya.
Di sisi lain, Politisi PKB itu menyebutkan pembahasan anggaran untuk sektor organisasi dan pemerintahan secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun lalu. Tidak ada program prioritas baru yang terlalu mencolok, kecuali beberapa catatan khusus terkait pendanaan untuk urusan aparatur.
Meski ada beberapa pos anggaran yang mengalami penyesuaian turun, ia memastikan hal tersebut tidak sampai mengganggu fungsi utama dari pelayanan pemerintahan.
”Walaupun penambahan tidak ada, malah turun, tapi enggak terlalu drastis dan tidak mengurangi fungsi dari pemerintahan itu,” pungkasnya.(**)












Discussion about this post