TARAKAN, Fokusborneo.com – Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ke Kantor BPBD Kota Tarakan pada Rabu (18/11/26), diwarnai diskusi hangat mengenai tantangan di lapangan.
Pertemuan ini dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV, termasuk Wakil Ketua Syamsuddin Arfah, serta Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman, yang disambut oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Siti Laela, memberikan apresiasi tinggi atas kesigapan petugas BPBD dalam menghadapi berbagai musibah alam, mulai dari kebakaran hingga bencana longsor akibat faktor cuaca.
Meski demikian, ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap rumitnya regulasi administrasi yang kerap membuat proses penyaluran bantuan menjadi terbatas.
Politisi Golkar itu menyoroti bagaimana dinamika alam di Kaltara kerap memicu berbagai musibah dan bencana yang tak terduga. Mulai dari kebakaran hingga bencana alam seperti batu bara yang justru memicu longsor.
”Biasanya batu bara kan membawa rezeki yang luar biasa, ini malah membawa bencana bagi kita. Tapi betul-betul kondisi alam yang menjadikan banyak kebakaran, bencana, dan berkaitan dengan alam tentunya,” ujar Siti Laela.
Siti Laela bahkan menceritakan pengalamannya ketika baru-baru ini menghadiri silaturahmi dan monitoring bersama KPK di kantor. Menurutnya, aturan pengetatan yang ada sering kali membuat para pejabat daerah merasa serba salah dan takut dalam mengambil tindakan cepat.
”Kalau menurut aturan KPK kayaknya untuk membantu langsung daerah terus ke OPD-OPD, kecamatan-kecamatan, itu dilarang sama KPK. Menurutnya itu bukan kewenangannya,” ungkapnya.
Kendati demikian, Siti Laela menegaskan semangat dan kepedulian moril para wakil rakyat bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat korban bencana tidak pernah surut. Pihaknya mendorong adanya sinkronisasi dan pola kerja sama yang lebih cair serta terintegrasi antara BPBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
”Harapan kita, bagaimana cara bekerja sama antara mungkin OPD yang ada di kabupaten kota dengan provinsi. Supaya ada sinergitas dalam penanganan apabila ada bencana di kabupaten, jadi provinsi cepat memberikan bantuan,” pungkasnya.(**)














Discussion about this post